Perizinan Reklamasi ada di DKP, DLH Urus Izin Lingkungan

Reklamasi diduga illegal dan pemagaran di belakang Rumah Makan Jumbo Seafood/ Faiza Ukhtiperizinan
Reklamasi diduga illegal dan pemagaran di belakang Rumah Makan Jumbo Seafood/ Faiza Ukhtiperizinan

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lampung mengatakan dugaan reklamasi illegal dan pemagaran di belakang Rumah Makan Jumbo Seafood adalah tanggungjawab Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Lampung. Sebab, itu berkaitan dengan laut.


"Perizinan awalnya, tata ruangnya ada di ranahnya Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Lampung karena hal ini berkaitan dengan kelautan atau laut," kata Kepala DLH Provinsi Lampung Murni Rizal, Selasa (14/9).

"Tinggal ke DKP Lampung saja. Dikonfirmasi dulu kesana apakah sudah mengajukan atau belum, terus apa tindakan selanjutnya kalau seandainya tidak ada izin reklamasinya," tambah dia. 

Ia mengaku kalau memang sudah ada rekomendasi tata ruang dari DKP, maka pihak DLH Lampung akan membahas dan mengkaji hal tersebut dari sisi lingkungannya.

"Jika sudah ada rekomendasi tentang tata ruangnya barulah kita lihat dari sisi perizinan lingkungan. Kalau untuk sekarang ini kota sedang menelusuri hal itu jadi kita lihat dulu kalau memang urusannya berlanjut iya kita lihat kajian lingkungannya." kata dia.

"Karena sekali lagi mereka (DKP Lampung) yang memiliki wilayah yang berkaitan dengan laut. Sedangkan berkaitan dengan darat ada di kota madya dan lingkungan ada di kami," ujar Rizal.

Sebelumnya, luasan lokasi reklamasi diduga ilegal tersebut kurang lebih mencapai 5000 meter persegi dan masuk ke dalam 2 wilayah kecamatan, yaitu kecamatan Telukbetung Selatan dan Bumi Waras.

Sementara saat dikonfirmasi ke pihak DKP Lampung Kantor Berita RMOLLampung belum mendapatkan tanggapan.