Permohonan ke BPKP Dicabut, Kejati Alihkan Audit Kasus KONI Lampung ke Akuntan Publik

Kasi Penkum Kejati Lampung I Made Agus Putra (kanan)/Faiza
Kasi Penkum Kejati Lampung I Made Agus Putra (kanan)/Faiza

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung secara resmi mencabut permohonan audit kerugian negara atas kasus dugaan korupsi KONI ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung.


"Sudah terlalu lama tidak ada kepastian soal hasil audit. Jadi kami kirimkan surat ke BPKP per tanggal 12 Oktober 2022," kata Kasi Penkum Kejati Lampung I Made Agus Putra, Senin (17/10).

Made melanjutkan, pihaknya sudah berusaha memenuhi perbaikan berkas yang diminta BPKP Lampung, namun hingga kini tak ada kejelasan. BPKP pun tak memberikan alasan lambannya hasil audit.

"Kami ambil sikap akan meminta bantu ke kantor akuntan publik atau audit independen di Jakarta. Supaya penanganannya lebih cepat karena ini ditunggu masyarakat," sambungnya.

Menurut made, diperkirakan hasil audit dari akuntan publik bisa selesai sebelum akhir tahun.

Diketahui, kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Lampung Rp29 miliar naik ke penyidikan sejak 24 Januari 2022. Sejauh ini sudah lebih dari 90 saksi yang diperiksa Kejati. Kelanjutan kasus ini terhambat lantaran hasil audit kerugian negara tak kunjung selesai.