Perppu No.1 Tahun 2020 Covid-19, Antara Solusi Dan Bancakan Empuk


OLEH MUHAMMAD FAUZUL ADZIM, SH

INDONESIA harus bekerja keras mengatasi pademi Covid-19 karena karakteristik geografisnya, multikultural, dan warganya masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan.

Badai Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah membuat perekonomian negara ini mengalami turbulensi dan berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah telah berijtihad melawan wabah asal Wuhan, China tersebut dengan tiga regulasi berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Pertama, Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

Kedua, Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan covid-19.

Ketiga, Keputusan Presiden (Kepres) No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19.

Perppu No 1 Tahun 2020 diterbitkan berdasarkan pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) bahwa covid-19 merupakan pandemi.

Termasuk di Indonesia, mereka yang terinfeksi virus corona telah menimbulkan korban jiwa. perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan.

Pemerintah perlu melakukam berbagai upaya kesehatan dan perekonomian lewat jaring pengaman sosial (social safety net), pemulihan dunia usaha, dan masyarakat terdampak.

Pandemi Covid-19 telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik.

Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuanganan (KSSK) perlu mitigasi untuk mengantisipasi (forward looking) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan.

Kemudian, pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan APBN, khususnya belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

Kebijakan dan Langkah-Langkah luar biasa (extraordinary) yang terdapat dalam Perppu No. 1 Tahun 2020 memiliki dua potensi jika konsisten diterapkan.

Pertama,' potensi solusi cepat dalam pengelolaan anggaran negara untuk kepentingan masyarakat terutama kalangan ojek online, pedagang, petani, peternak, pegawai honorer harian.

Lainnya, usaha kecil menengah, pedagang pasar, warteg, warung nasi, kondektur, pedagang asongan, rumah makan, guru honorer, guru ngaji, tukang parkir serta sektor informal lainnya.

Kedua, potensi sebagai sarana para penyamun untuk memanfaatkan dan mengendalikan langkah-langkah luar biasa ini untuk kepentingan pribadi ataupun golongan.

Nah, potensi kedua ini yang dikhawatiran dan perlunya semua komponen mengawasi tanpa terkecuali mengingat korupsi sudah sistemik di negara kita.

Perppu No 1 Tahun 2020 memiliki terobosan luar biasa dengan atas nama krisis maka berlaku tidak adanya potensi kerugian negara, laporan pidana, gugatan perdata dan sebagai objek gugatan tata usaha negara.

Sebagaimana Pasal 27 ayat (1), (2), (3): Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan dibidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan dibidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keungan dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, Anggota Sekretariat KSSK dan pejabat atau pegawai Kementrian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga Penjamin Simpanan dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan perpu pengganti undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Perppu No 1 Tahun 2020 bak sebuah pisau, jika di gunakan untuk kebaikan maka besar kebermanfaatanya, tetapi sebaliknya, jika digunakan untuk keburukan maka mampu membinasakan.

Langkah luar biasa yang menerabas konsep hukum kerugian negara, pidana, perdata dan bukan objek gugatan negara, mengakibatkan Perppu ini memiliki resiko besar disimpangkan.

Melalui Perppu ini, Presiden Jokowi mengumumkan tambahan anggaran penanganan Covid 19 sebesar Rp 405,1 Triliun.

Anggaran yang besar ini harus dipastikan mampu dirasakan oleh masyarakat bawah bukan dijadikan pisau yang membinasakan keadilan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia seutuhnya. ***

(*) Direktur Indonesia Upgrade