Pilkada 2020, Benturkan Rakyat Vs Corona


JIKA Pilkada Serentak 2020 tetap "dipaksakan" pada Desember 2020,  saya bisa pastikan partisipasi pemilih akan rendah.

Karena wabah corona ini, masyarakat kemungkinan cendrung memilih berdiam dalam rumah ketimbang ramai-ramai ke tempat pemungutan suara (TPS).

Apalagi, masyarakat sudah melihat pilkada telah menjadi ritual rutin demokrasi semata yang pada akhirnya yang justru ada yang malah jadi malapetaka.

Banyak sudah contoh pemimpin yang dipilih rakyat ternyata setelah berkuasa malah terjerembab pada kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Jika memang mau "dipaksakan' sesuai jadwal, KPU dan pemerintah sebaiknya menghadirkan obsi lain, yakni e-voting (pemungutan suara elektronik).

E-voting sudah sangat mungkin dilakukan saat ini. 

Pemerintah jangan hanya cari gampangnya dengan menerbitkan peraturan pemerintah (perpu) tentang protokol kesehatan dan sanksinya sementara rakyat tetap beresiko.

Jika cuma perppu tentang protokol kesehatan, masyarakat tetap akan menjadi korbannya. 

Jangan benturkan masyarakat dengan wabah pandemi Covid-19 tanpa solusi demokrasi yang elegan. 

Apalagi, pemimpin yang akan terpilih nantinya belum tentu sepeduli itu dengan rakyatnya.

Di tengah kegawatan dunia saat ini,  berfikirnya harus komprehensif agar menjadi pribadi yang solutif.

Seberapa penting adanya pejabat itu "nongkrongin" jabatannya dibanding keselamatan rakyat?

Bukankah ada asas hukum umumnya "salus populi suprema lex esto" dimana keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.

Menunda pilkada serentak, bukan tak berdemokrasi,  tapi sekedar melewatkan wabah pandemi Covid-19. 

Jika memang sudah kebelet betul dengan pilkada, siapkan metode e-voting.

Jangan hanya demi mengisi ruang kekosongan jabatan kepala daerah, rumah sakit menjadi penuh pasien Covid-19. Maaf, enggak banget deh!

* Koordinator Presidium komite Pemantau Kebijakan Dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung