Pilkada Langsung Boros, Banyak Mudharatnya


RMOL.  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pilkada langsung (pilkadasung) selain boros, banyak mudharatnya.
"Sangat setuju pilkada gubernur kembali ke DPRD.  Saya mantan Hakim MK ini, banyak sekali mudaratnya pilihan langsung itu," ujar Mahfud usai bertemu Ketua DPD Oesman Sapta di Gedung DPR, Jakarta (9/4).
Ia menjelaskan kerugian yang terjadi dalam mekanisme pilihan langsung, di antaranya korupsi anggaran daerah, penyuapan penyelenggara pemilu, pemalsuan dokumen, mobilisasi massa, hingga pemecatan aparatur sipil yang tidak sejalan dengan kepala daerah terpilih hasil pemilu langsung.
Jika hal itu terus dibiarkan, Mahfud khawatir akan semakin memberi dampak negatif terhadap situasi bangsa ke depan.
Menurutnya pelaksanaan pemilihan langsung merupakan dampak dari memanasnya suasana politik pada tahun 2014. Kala itu ia menyebut ada pertarungan antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.
KMP yang terdiri dari Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan PBB dianggap merupakan penguasa legislatif. Sementara KIH yang terdiri dari PDIP, PKB, NasDem, Hanura, dan PKPI disebut sebagai penguasa eksekutif.
Atas pertarungan itu, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan pemilihan kepala daerah dilakukan lewat pemilihan langsung. Keputusan itu dikeluarkan Lewat Perppu pasca paripurna DPR menetapkan Pilkada oleh DPRD.
" Sekarang kita sudah jernih berpikir. Tidak ada lagi koalisi-koalisi itu. Menurut saya sudah saatnya dipertimbangkan," ujarnya. [her]

Berita Sebelumnya

Bravo Lima