Pilwakot Bandarlampung Jadi Bahasan RDP DPR Dan Kemendagri

KPU Lampung dan Bandarlampung konsultasi ke KPU RI/Ist
KPU Lampung dan Bandarlampung konsultasi ke KPU RI/Ist

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung (Pilwakot) yang masuk ranah Mahkamah Agung (MA) menjadi isu nasional.


Pasalnya, perkara ini ikut dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI, KPU RI, Bawaslu RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (19/1).

Hal ini disampaikan Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami usai mendampingi Ketua KPU Bandarlampung, Dedy Triyadi dan komisioner Fery Triatmojo, Hamami dan Robiul berkonsultasi ke Ketua Divisi Hukum KPU RI Hasyim Asyari. 

"Dalam RDP antara komisi II dengan KPU RI, masalah Pilkada Bandarlampung banyak dibahas dan ditanyakan oleh anggota dewan, sehingga KPU RI ingin mengetahui secara lengkap dan komprehensif semua fakta yang terjadi di sana" kata Erwan, 

Erwan menjelaskan, konsultasi tersebut membahas persiapan jawaban termohon dalam menjawab permohonan pemohon disertai bukti-bukti surat dan dokumen penunjang lainnya. 

Dimana, KPU Bandarlampung diminta memberikan penjelasan dan pemaparan serta kronologis dari awal hingga keluarnya keputusan KPU No.007/HK.03.1-kpt/1871/KPU-kot/I/2021 tgl 8 jan 2021. 

"Ketua Divisi Hukum KPU RI Mas Hasyim memberikan atensi dan perhatian khusus masalah sengketa hukum di Pilkada Bandarlampung" tambah Erwan. 

Sementara itu, Dedy Triadi mengatakan, pihaknya mempresentasikan langkah-langkah hukum yang sudah dilakukan KPU Kota, termasuk persiapan menghadapi gugatan di MA dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Divisi hukum KPU RI banyak memberikan masukan dansaran untuk mempersiapkan materi jawaban dan daftar alat bukti dalam menghadapi masalah sengketa hukum," kata Dedy. 

Diketahui, KPU Bandarlampung akan memasukkan jawaban ke panitera tata usaha negara MA Rabu besok (20/1).

Menurut Dedy, jadwal ini sudah sesuai dengan tenggat waktu diatur dalam pasal 18 ayat 4 Peraturan MA no.11 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan.