Pimpinan DPRD Siap Kawal Warga Korban Carut Marut PKH Lapor Polisi

Kurnain/Ist
Kurnain/Ist

Wakil Ketua DPRR Tanggamus, Kurnain sangat menyesalkan carut marutnya realisasi Program Keluarga Harapan (PKH), seperti dialami Sauri, janda anak tiga warga Pekon Waynipah Kecamatan Pematangsawa.


Meski terdaftar sebagai penerima PKH dari tahun 2018 lengkap dengan no peserta dan no rekening, namun Sauri idak pernah menerima buku tabungan dan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) atau ATM, apalagi untuk mencairkannya.

Setelah diurus Dinas Sosial Tanggamus diapun mendapatkan KKS, sehinga bisa mencairkan dananya, namun sayang bantuan yang dia terima hanya sepertiga dari jumlah saldonya. 

Menurut Kurnain ini merupakan gagal kontrol dari pemkab dalam hal ini Dinas Sosial, karena seharusnya mereka lebih dahulu tahu, tidak menunggu laporan warga. 

Apalagi setelah ada pemberitaan baru melakukan tindakan. Patut dipertanyakan kinerja mereka khususnya bidang PKH.

Yang kedua masalah ini harus segera diselesaikan, kalau benar demikian kronologi yang terjadi ini ranahnya pidana, diduga sudah terjadi tindak pidana pencurian atau penggelapan.

"Secara politik DPRD mendukung keluarga korban melaporkan masalah ini ke Aparat Penegak Hukum (APH), kami akan mengawal prosesnya sampai selesai," jelas Kurnain kepada Kantor Berita RMOLLampung, Jumat (20/11). 

Di lain pihak, kepala seksi PKH Dinsos Tanggamus, Saifudin mengtakan, berdasarkan Surat Edaran Kementerian Sosial RI No 1862/3.4/BS.01.01/10/2020 Tentang penyaluran bansos PKH tahap IV dan ahir tahun 2020. Khususnya pada poin 4 huruf b nomor 2 yaitu, menginformasikan kepada KPM apabila tidak melakukan transaksi 3 kali berturut-turut, maka KKS akan diblokir pada 25 Desember 2020.

Menurut dia, apakah surat itu edaran baru untuk tahun 2020 ini saja, atau ada disetiap tahun 2018 juga 2019, dia mengatakan belum mengetahuinya karena baru menduduki jabatannya tahun 2020. 

Sebelumnya diberitakan jumlah saldo KPM PKH atas nama Ibu Sauri Rp10.612.350 (Sepuluhjuta enamratus duabelas ribu tigaratus limapuluh) dengan rincian sebagai berikut : 

Tahun 2018: Juni-Agustus, Rp266.350. Oktober-Desember Rp1.650.000.

Tahun 2019: Januari-Maret Rp1.100.000. April-Mei Rp1.100.000. Juni-Agustus, Rp775.000. Oktober-Desember, Rp1.250.000.

Tahun 2020. Januari-Maret Rp1.250.000. 

April, Rp416.000.

Mei, Rp416.000.

Juni, Rp416.000.

Juli, Rp416.000.

Agustus, Rp416.000.

September, Rp416.000.O

Oktober- Deaember, Rp725.000.

Saat pembuatan KKS di Bank Mandiri Cabang Gisting, Sauri menerima pencairan bantuan sebesar Rp3.200.000.

RMOLLampung mencoba mengkonfirmasi pihak Bank Mandiri Gisting, atas nama Opan ke no hp 085788708xxx, sempat diangkat.

Namun saat ditanya kronologi dan proses pencairan bantuan KPM PKH atas nama Sauri, hp langsung dimatikan.

RMOLLampung juga berupaya meminta penjelasan Koordinator PKH Kabupaten, atas nama Habib, tapi hp tidak aktif. 

Sampai berita ini ditayangkan belum ada keterangan dari keduanya.