Usulan partai Nasdem untuk mendeklarasikan koalisi perubahan pada 10 November mendatang tidak mendapat persetujuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
- Berduka, Partai Golkar Ajak Masyarakat Doakan Awak KRI Nanggala-402
- Darmawan Purba: Tarik Menarik Kepentingan Bikin Timsel Abaikan Keterwakilan Perempuan
- Bawaslu Bandar Lampung Roadshow Sosialisasi Pengawasan dan Sengketa Verifikasi Parpol
Baca Juga
Jurubicara PKS M Kholid mengatakan bahwa, PKS menganggap deklarasi koalisi tersebut tidak seharusnya dideklarasikan lantaran masih banyak pekerjaan rumah tim kecil dari Nasdem, Demokrat dan PKS yang harusnya lebih dulu dituntaskan.
“Ada beberapa hal yang harus dituntaskan, pertama terkait platform perjuangan, kedua terkait desain pemerintahan ke depan, dan ketiga bagaimana strategi paling baik dalam pemenangan, keempat siapakah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan kita usung bersama,” kata Kholid kepada wartawan di Jakarta, Selasa (1/11).
Hal inilah, tegas Kholid yang harusnya diselesaikan terlebih dahulu sebelum mendeklarasikan koalisi perubahan sebagaimana yang diusulkan.
Sementara itu, lanjutnya, PKS sampai saat ini masih terus memperjuangkan amanat dari majelis syuro untuk mendorong Ahmad Heryawan sebagai salah satu kandidat pada Pilpres 2024 mendatang.
“Tentu kami menghormati calon-calon lain, misalnya sahabat kami di Demokrat yang mengusung Ketumnya AHY. Atau Nasdem yang sudah memiliki preferensi kepada calon tertentu. Tentu kami akan membahasnya secara terbuka, rasional, dan objektif dengan mengedepankan rasa kebersamaan, mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan parpol,” pungkas Kholid. 
- Alasan Pemilihan Ulang Pilkada Lamsel, 35% Formulir C-6 Tak Sampai
- KPU Tetapkan DPRD Bandar Lampung Tetap 50 Kursi, Ini Sebaran Enam Dapilnya
- Diumumkan Jadi Cabup Pesawaran Dari Demokrat, Aries Sandi Mulai Bangun Koalisi
