Polemik Bagi-Bagi Sembako Politik Semakin "Ngeblur"


POLEMIK berkeliaran setelah aksi hadang-menghadang bakal calon wali Kota Bandarlampung. Ada yang menilai tak masalah tapi ada yang beranggapan hal itu pidana.


Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) Lampung menerobos polemik dengan aksi. Mereka mengadukan sembako politik Covid-19 ke Bawaslu Kota Bandarlampung, Kamis (6/8).


Esoknya, Jumat (7/8), PAPD menghadap kembali Bawaslu untuk mengoreksi pengaduan mereka menjadi laporan informasi awal kepada Bawaslu Kota Bandarlampung.


Namun, PAPD yakin betul bakal calon Wali Kota Bandarlampung Yusuf Kohar dan Rycko Menoza telah melanggar Pasal 71, Ayat 3, UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada.


Polemik ini semakin liar bahkan <em>ngeblur, </em>pendapatan mana yang benar? Masak iya ada pernyataan Bawaslu memanggil para saksi berdasarkan informasi yang diberikan masyarakat?


Setelah masyarakatnya yang memberikan informasi melengkapi semua hal tentang keyakinan adanya pelanggaran diserahkan (bukti-bukti), selanjutnya akan seperti apa  muara polemiknya.


Ingat, Bawaslu tak bisa main panggil para pihak. Langkahnya, seharusnya,  menerima informasi masyarakat untuk kemudian dibahas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakumdu).


Harus diingat oleh pemberi informasi--pihak yang mengerti tentang hukum/para advokat--bahwa dalam pengawasan jalannya pilkada, Bawaslu tidaklah sendiri. Ada Gakumdu yang terdiri dari kepolisian dan kejaksaan.


Jika informasi diterima dan ditemukan adanya indikasi pelanggaran, Gakumdu memerosesnya: termasuk melakukan pemanggilan para pihak melalui mekanisme yang ada.


Bukan ujuk-ujuk Bawaslu Kota Bandarlampung melakukan pemanggilan pihak-pihak terkait polemik sembako bernuansa politik.


Ayo, kita tegakkan hukum dengan berpedoman pada hukum dan kita tegaklan demokrasi dengan berpedoman dengan demokrasi.


Perlu kita pahami, paniitia pelaksana harus berwawasan dan berasas keadilan. Hal ini seperti tertuang pada UU Nomor 7 Tahun tentang Pemilu, yang memiliki definisi:


1. Asas pemilu
2. Prinsip pemilu.


Untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil, Bawaslu mendapatkan wewenang melakukan penindakan. Wewenang ini khusus diberikan untuk menegakkan keadilan.


Namun seperti yang saya sampaikan dari awal, Bawaslu bukanlah pihak yang bisa melakukan penindakan sendirian.


Bawaslu harus bekerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam Gakumdu yang memiliki wewenang selanjutnya dalam penindakan pada dugaan pelanggaran pidana Pemilu.


Catatan Terakhir


Untuk urusan yang bermula dari viralnya video-video tentang pelarangan berbagai pihak selama ini, kita harus dudukkan permasalahan sesungguhnya.


Kalau hanya sekedar memberikan informasi kepada Bawaslu, pernyataan sebelumnya dalam video-video yang sudah viral dapat menjadi bahan informasi.


Jadi untuk apa lagi memberikan informasi.


Dan kalaupun ada yang merasa dirugikan (tatanan dan tahapan serta pihak terkait dalam pilkada), maka bolehlah membuat laporan, dan bukan sekedar informasi yang pada akhirmya akan semakin tercipta kegaduhan lainnya.


Tabikpun


*Komunitas Masyarakat Peduli Kebenaran (KMPK)