Polisikan Mahasiswa, UBL Disebut LBH Pers Sebagai Kampus Otoriter

Direktur LBH Pers Lampung Chandra Bangkit Saputra/Ist
Direktur LBH Pers Lampung Chandra Bangkit Saputra/Ist

Dua mahasiswa Universitas Bandar Lampung (UBL) dilaporkan Wakil Rektor (WR) 3 ke Polresta Bandarlampung, dengan dugaan tindak pidana melakukan pelanggaran kekarantinaan ketika aksi 17 Februari 2021.


Mahasiswa UBL melakukan aksi meminta penurunan SPP seminimalnya 50 persen dari bayaran dan gratiskan SPP bagi keluarganya yang terdampak Covid, pembukaan kesekertariatan ormawa, kebijakan berkumpul. 

Direktur LBH Pers Lampung Chandra Bangkit Saputra menilai upaya kriminalisasi UBL adalah bentuk pembungkaman terhadap demokrasi serta pengebirian Hak Mahasiswa untuk memperjuangkan turunnya SPP. 

Pihaknya, meminta UBL untuk mencabut laporan di polresta Bandarlampung dan duduk bersama mahasiswa. 

"Aksi massa bukanlah hal yang luar biasa, mengingat kampus adalah mimbar akademis yang seharusnya tidak alergi dengan aksi protes oleh mahasiswanya. Wajar apabila hari ini mahasiswa menuntut untuk diturunkannya SPP saat pandemi," kata dia, Rabu (24/2).

Menurutnya, kondisi pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap perekonomian orang tua mahasiswa. 

"Sehingga bukan hanya di UBL saja yang terjadi aksi protes penurunan SPP kuliah, namun hampir di seluruh kampus berjalan dengan damai," kata dia. 

Selain itu, pemakaian pelanggaran pasal 93 UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, terkesan dipaksakan dan mencerminkan kampus yang otoriter.

"Bukannya mengedepankan langkah-langkah akademik, demokratis dan humanis, pihak kampus justru menggunakan cara represif yang sangat disayangkan malah mencoreng wajah kampus itu sendiri," tambahnya. 

Padahal, UBL dikenal banyak mencetak aktivis-aktivis yang pro demokrasi dan pro hak asasi manusia, jadi jangan sampai kampus ini menjadi kampus yang otoriter, ujarnya. 

"Upaya yang dilakukan pihak kampus hari ini adalah cerminan dari sikap yang otoriter. Karena kebebasan berpendapat di muka umum merupakan hak  yang dimiliki oleh setiap individu yang dijamin oleh konstitusi, hal ini termuat pada Pasal 28," pungkasnya.