Politik Dinasti Vs Politik Konglomerasi Di Bandarlampung

Herman BM
Herman BM

SPANDUK berisi tulisan penolakan politik dinasti tersebar di beberapa sudut strategis Kota Bandarlampung jelang Pilkada Kota Bandarlampung.

Di sekitar spanduk tersebut, ada spanduk-spanduk para bakal calon wali Kota Bandarlampung periode 2020-2025, yakni Rycko Menoza, Eva Dwiana, dan Yusuf Kohar.

Siapa bakal calon yang disindir spanduk yang didominasi warna kuning tersebut? Cuma ada tiga bakal calon yang bakal maju. Calon keempat, Ike Edwin masih berjuang di Bawaslu.

Rycko Menoza bapaknya kebetulan mantan dua kali gubernur Lampung: Sjachroedin ZP. Eva Dwiana kebetulan isterinya Wali Kota Bandarlampung Herman HN.

Yusuf Kohar? Dia perantauan dari Sumatera Selatan yang masih sulit menghilangkan logat wong kito. Ike Edwin purnawirawan polri bintang dua. 

Politik Dinasti

Yusuf Kohar dan Ike Edwin sepertinya bukan yang dimaksud spanduk tersebut. Mungkin, yang dituju adalah Rycko Menoza dan Eva Dwiana.

Istilah politik dinasti itu sendiri pertama kali muncul jelang rontoknya Orde Baru tahun 1998 dari mulut seorang aktivis perempuan Nursyahbani Katjasungkana.

Kala itu, Presiden Soeharto menunjuk putri sulungnya, Siti Hardijanti Rukmana (Mbak Tutut), jadi menteri sosial. Serta, banyaknya kerabat penguasa masuk kabinet.

Politik dinasti dianggap masa itu merupakan bagian dari praktek KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang kemudian memantik gerakan reformasi.

Setelah 22 tahun reformasi, para mahasiswa era tersebut banyak yang sudah berada dalam kekuasaan, kenapa masih muncul lagi soal politik dinasti?

Apakah ada yang telah mengkorupsi spirit reformasi? Wallualambisawab.

Demokrasi ala kita saat ini memungkinkan siapa pun mencalonkan diri jadi pemimpin atau kepala daerah lewat partai atau perseorangan/calon independen.

Iwan Fals lewat lagu terbarunya "Aji Mumpung” sepertinya menyidir keras fenomena semakin maraknya politik dinasti. Sejak dulu, syair-syair lagu Iwan selalu kontekstual dan satire.

Lagu Iwan Fals tersebut bercerita tentang sebuah kondisi zaman dimana banyak orang yang mengabaikan kejujuran demi mendapatkan keuntungan.

Tambahan saja, komposer lagu tersebut adalah Guruh Sukarnoputra, adik kandung Ketum DPP PDIP Megawati Sukarnoputri yang juga terlihat membangun dinasti politik lewat Puan Maharani.

Mantan dua kali Presiden Susilo bambang Yudhoyono (SBY) menyiapkan anak-anaknya untuk terjun ke politik dengan target presiden atau setidaknya wakil presiden.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut terbawa arus politik dinasti. Anak dan menantunya maju Pilkada 2020 di Solo dan Medan. Sebagain masyarakat terkejut, di luar ekspektasi kebanyakan orang.

Apa boleh buat, demokrasi telah dijadikan kredo untuk meraih kekuasaan. Prosesnya seolah memang demokratis, namun yang lebih dominan sebenarnya adalah atmosfer aji mumpung, oportunis.

Politik Konglomerasi

Selain politik dinasti, muncul fenomena yang saya istilahkan politik konglomerasi, yakni keterlibatan konglomerasi dalam pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota.

Di Provinsi Lampung, sejak Pilgub Lampung Tahun 2014, bos Sugar Group Companies (SGC) Purwanti Lee terlihat beberapa kali dengan para artisnya naik panggung menyosialisasikan calon gubernur Lampung: Ridho Ficardo.

Pada Pilgub 2018, perusahaan yang menguasai lahan ribuan hektare dan empat pabrik gula di Provinsi Lampung itu kembali sukses mengantarkan mantan sekdaprov Lampung Arinal Djunaidi sebagai gubernur Lampung.

Ridho Ficardo, putra petinggi Sugar Group itu, banyak yang bisik-bisik mengkaitkkan dengan upaya SGC memperpanjang hak guna usaha (HGU) lahan perkebunan tebunya yang begitu luas.

Mungkin ketagihan nyamannya jika gubernur "orangnya", pada Pilgub Lampung Tahun 2018, Purwanti Lee kembali ikutan dengan menjagokan Arinal Djunaidi sebagai pengganti Ridho Ficardo.

Bupati beberapa kabupaten/kota, terutama yang berada di sekitar perkebunannya, terasa juga manisnya. Kemungkinan, tujuannya, para kepala daerah menjadi pagar perkebunannya.

Sejak pascareformasi, sampai saat ini, masih banyak warga yang mengusik lahan perkebunan SGC sebagai lahan marga. Mereka minta dikembalikan lahan nenek moyangnya yang dikuasai SGC.

Selain itu, kerap muncul permasalahan pajak, penggunaan kelebihan lahan, tuntutan ukur ulang lahan, pembakaran lahan, pajak kendaraan serta alat berat, dan lain-lain.

Dinasti Vs Konglomerasi

Agaknya, di Pilwalkot Bandarlampung Tahun 2020, politik dinasti dan politik konglomerasi yang bakal berkompetisi memperebutkan kursi wali Kota Bandarlampung pada 9 Desember 2020.

Andai memang bisa dikatakan politik dinasti dipresentasikan lewat calon wali kota Eva Dwiana dan Rycko Menoza, politik konglomerasi mungkin tertuju kepada Yusuf Kohar, sahabat lama bos SGC: Purwanti Lee.

Purwanti Lee tentu saja mendukung orang yang sudah lama dikenal dan "dekat' dengannya, yakni Yusuf Kohar yang masih menjabat wakil wali Kota Bandarlampung saat ini. 

Keduanya punya sejarah panjang punya ikatan batin sebagai sahabat di dunia politik dan usaha.

Di dunia politik, Yusuf Kohar sempat berjibaku bersama Purwanti Lee dari panggung ke panggung berjuang meyakinkan rakyat Lampung untuk memenangkan M. Ridho Ficardo jadi gubernur. 

Dibandingkan dengan Rycko Menoza, Purwanti Lee pastinya lebih dekat dan sreg dengan Yusuf Kohar yang juga kerap membelanya sebagai panasehat hukum maupun pasang badan dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). 

Misalnya, saat muncul wacana alat berat perusahaannya kena pajak, Yusuf Kohar tampil di depan, berdebat dengan KPK

Yusuf Kohar, sebagai ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung, sempat debat panas dengan KPK RI diwakili oleh Ketua Tim Wilayah III Korsupgah KPK, Dian Patria dan Desmon bersama tim dari Pemprov Lampung.

Politisi butuh dukungan dana dan korporasi membutuhkan kelancaraan usahanya. Walau, untuk Pilwalkot Bandarlampung, kelancaran usaha nomor dua. Sepertinya, lebih terkait pertemanan lama dan persiapan Pilgub 2024.

Herman HN sudah dua kali menjadi lawan paling berat pemilihan gubernur Lampung. Pilgub 2024, Herman HN kemungkinan akan mencoba lagi. Lewat isterinya, Eva Dwiana, Herman HN bisa tetap menguasai suara di Kota Bandarlampung.

Pengamat Hukum dari Unila Wahyu Sasongko menduga SGC ikut bermain dalam politik praktis. Tujuannya, ditegaskan oleh akademisi Universitas Lampung itu, sang penguasa kelak memproteksi bisnisnya.

Intinya, untuk melindungi kepentingan bisnisnya, kemudian untuk menjamin bisnisnya tetap berjalan dengan baik. Celakanya jika ada pelanggaran, memang dari awal berarti sudah minta perlindungan.

Semakin besar perusahaan mengeluarkan uang untuk kontestasi perebutan jabatan publik, maka harapannya juga semakin besar si jagoannya itu akan mengamankan celah-celah kebobrokan perusahaan.

Wahyu mencurigai jika PT SGC memiliki banyak persoalan. Menurutnya, tak wajar jika perusahaan sampai mengeluarkan modal besar kepada calon pemimpin daerah jika memang perusahaan itu bersih dari kecurangan.

Kalau orang bersih yang pasti berbisnis yang wajar-wajar saja, tapi kalau sudah sampai berlebihan, itu membuat patut curiga.

Ngapain sampai mengeluarkan uang besar sekali sampai memodali suatu perebutan jabatan publik, ini berarti ada sesuatu yang ingin dilindunginya.

Dalam undang-undang pemilihan kepala daerah memang dibolehkan orang menyumbang. Cuma ada aturan dan batas-batasnya, termasuk mekanismenya.

Diakuinya, perlu upaya untuk membuktikan secara kuat jika perusahaan sudah melakukan kecurangan agar bisa dibawa ke ranah hukum. 

Wahyu mendukung atensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menginvestigasi dugan penggelapan pajak PT SGC. KPK harus serius menginvestigasinya.

Secara nasional, politik konglomerasi jadi ancaman serius. Undang-undang saja bisa mereka beli. Artinya, perjalanan Indonesia ini masih cukup panjang dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Bagaimana dengan daerahmu?

* Plt Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)