Polri: Maklumat Kapolri Tidak Kekang Kebebasan Pers

Irjen Argo Yuwono/Net
Irjen Argo Yuwono/Net

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menegaskan penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI) tidak mengekang kebebasan pers apalagi mengangkangi demokrasi.


Sebelumnya, komunitas pers menyatakan sikap agar dicabut poin 2 huruf d, Maklumat Kapolri Jenderal Idham Azis No. Mak/1/I/2021 terkait FPI.

Dalam poin 2 huruf d berisi tentang larangan bagi masyarakat untuk mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

Menurut Argo, seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL.id, Maklumat Kapolri tidak bisa diartikan memberedel kebebasan Pers. Inti Maklumat Kapolri adalah menyebarkan atau memberitakan kembali kabar yang melanggar hukum, ujarnya.

Komunitas pers yang menyoal itu Ketum PWI Pusat Atal S Depari, Ketum AJI Indonesia Abdul Manan, Ketum IJTI Hendriana Yadi, Sekjen Pewarta Foto Indonesia (PFI) Hendra Eka.

Lainnya,,Ketua Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred) Kemal E. Gani dan Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wenseslaus Manggut.

Maklumat, kata Atal S Depari, mengancam tugas jurnalis dan media, yang karena profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk soal FPI.

Hak wartawan untuk mencari informasi itu diatur dalam Pasal 4 UU 40/1999 tentang Pers yang isinya menyatakan, (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memeroleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

"Isi maklumat itu, yang akan memproses siapa saja yang menyebarkan informasi tentang FPI, juga bisa dikategorikan sebagai "pelarangan penyiaran", yang itu bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 UU Pers," kata Atal.