PR Besar Menanti Kapolda Lampung Akhmad Wiyagus, Mulai Dari Internal Hingga Perkara Korupsi

Irjen Pol Akhmad Wiyagus/Antara
Irjen Pol Akhmad Wiyagus/Antara

Kapolda Lampung yang baru, Inspektur Jenderal (Irjen) Pol. Akhmad Wiyagus memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan setelah dilantik nanti.


"Terutama membenahi internal polisi dan mengungkap kasus-kasus korupsi di Lampung," kata Ketua Lampung Police Watch (LPW) Muhammad Dyalmi Rizani, Selasa (28/6)

Sani, sapaan akrabnya mengatakan, bergantinya Kapolda Lampung adalah hal yang wajar terjadi. 

Namun, sebagai Kapolda dengan latar belakang mantan penyidik KPK, ekspektasi terhadap Irjen  Pol Akhmad Wiyagus akan lebih tinggi. Terutama mengungkap kasus korupsi di Lampung. 

"Kalau mau dibilang Lampung darurat korupsi, saya gak tau lagi apa sebutan yang pas untuk Lampung ini. Tinggal polisinya mau gak? Kapoldanya mau atau enggak?" katanya. 

Sani melanjutkan, sejauh ini baik kepolisian maupun kejaksaan hanya mampu menangkap dan mengungkap kasus korupsi kelas teri. Di mana, kerugian negara yang diakibatkan paling tinggi ratusan juta. 

"Kasus KONI lama banget, kejaksaan gak ada tangkapan korupsi lagi, paling cuma korupsi kecil-kecilan saja. Beker, ben ketok kerjo, biar keliatan kerja saja," sambungnya. 

Masih kata Sani, memang tidak mungkin seorang Irjen mampu mengungkap kasus korupsi se-Lampung. Yang bisa dilihat adalah bagaimana Irjen Pol Akhmad Wiyagus bisa memimpin kepolisian di Lampung untuk mengungkap kasus korupsi. 

"Kita lihat nanti kinerja Pak Kapolda baru. Selain itu, PR untuk Kapolda baru bukan hanya soal kasus korupsi, tapi juga melakukan evaluasi internal di kepolisian," ujarnya. 

Ia menceritakan soal kasus mandor yang membayar kakek di Tulangbawang dengan uang palsu. Humas Polres Tulangbawang langsung membuat rilis kronologi yang menyebut kakek itu berbohong agar dikasihani. 

"Kemudian postingan itu dihapus. Mandornya malah meminta maaf karena memberi uang mainan anaknya. Tidak bisa hanya minta maaf kemudian selesai. Kalau warga sipil itu sudah pasti ditangkap," kata Sani. 

Selain itu, ia mengkritisi pihak kepolisian yang seolah-olah melindungi identitas Kasatlantas Waykanan yang selingkuh dengan istri rekan kerjanya yang berpangkat AKP. 

"Harusnya disebut saja Zainal Abidin. Kok pakai dilindungi? Transparansi seperti ini juga harusnya dilakukan oleh Polda. Sampaikan saja kebenaran itu," katanya lagi. 

Sementara itu, Pengamat Hukum Universitas Lampung Budiono mengatakan, siapapun Kapolda Lampung, memang persoalan korupsi harus menjadi program utama. Selain itu, Kapolda Lampung yang baru perlu membenahi dan memberikan pengarahan terhadap internal kepolisian. 

"Terutama untuk menjaga profesionalisme dan marwah institusi Polri terutama Polda Lampung, di mana kita ketahui di media ada oknum Polda Lampung yang tertangkap selingkuh," pungkasnya.