David: Penangkapan Samsul Kriminalisasi

David (baju putih dan dasi) ketik memberikan keterangan kepada awak media/Foto Ist
David (baju putih dan dasi) ketik memberikan keterangan kepada awak media/Foto Ist

Syamsul Arifin mempraperadilkan penangkapannya oleh Polda Lampung. Kuasa hukumnya menilai penangkapan kliennya merupakan kriminalisasi dengan memakai UUITE dan KUHP.


"Diduga, penangkapan klien kami merupakan kriminalisasi yang memanfaatkan UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE," ujar David kepada awak media, Kamis (1/10).

Ditreskrimsus Polda Lampung menangkap mantan ketua Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesian (AKLI) Lampung di Jakarta, 22 September lalu.

David Sihombing dan Ziggy Zeaoryzabrizkie, advokat Samsul mengatakan penangkapannya dilakukan berlebihan dan diduga ditunggangi kepentingan tertentu. 

Diurainya, indikasi tersebut berupa cacat prosedur. Dari laporan sampai keluar Surat Perintah Penyidikan itu hanya dua hari, katanya.

Uniknya lagi, Surat Panggilan Sp.Pgl/190/III/SUBDIT-II/2013/Ditreskrimsus tertanggal 25 Maret 2013 ini meminta klien kami hadir tanggal 28 Maret 2013.

Tapi, tanggal 27 Maret 2013, sudah terbit Panggilan kedua nomor Sp.Pgl/190a/III/SUBDIT-II/2013/Ditreskrimsus, ujar David Sihombing.

Menurut dia, tidak umum proses sedemikian cepat terjadi, apalagi untuk delik aduan yang tergolong tindak pidana khusus yang tentunya memerlukan proses yang cukup rumit. 

Selain itu, penambahan pasal yang akhirnya mencampurkan pasal pidana khusus dan pidana umum juga dirasa janggal. 

Meski pelapor hanya melaporkan pelanggaran UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, namun kemudian ditambahkan pasal-pasal dari KUHP.

Saksi Pelapor tidak memberikan kesaksian tentang delik yang digambarkan pasal-pasal tersebut. Itu bagaimana pembuktiannya? 

"Artinya, mereka tidak ada alat bukti untuk pasal-pasal tambahan, namun lalu sudah memberi status tersangka,” imbuh David lagi.

Penetapan P21 yang sudah diberikan melalui surat No. B-2271/N.8.4/Euh.1/6/2013 dari Kejati Lampung tanggal 21 Juni 2013 juga semakin membuktikan adanya keanehan.

“Dikatakan klien kami ini kabur setelah gagal dijemput paksa tanggal 18 Juli 2013 itu, teman-teman media juga sempat beritakan dulu," katanya.

Penyidikan sudah selesai, tapi masih mengeluarkan Perintah Penggeledahan dalam rangka penyidikan, tanpa izin Ketua Pengadilan pula. 

Prosedur sudah cacat sejak awal, tidak bisa kita katakan bahwa telah dilakukan pemanggilan secara patut. "Lalu apa pretensinya menerbitkan DPO?” tandas David.

Saat ditanyakan tentang pernyataan polisi bahwa Syamsul sering mondar-mandir Jakarta – Bandarlampung, David membenarkan. 

“Ya klien kami memang keluarga dan kantornya ada di Jakarta. Jika dikatakan kabur ya tidak benar, mayoritas waktunya tetap tinggal di Jl. Pattimura Bandarlampung, 950 meter jauhnya dari kantor Polda Lampung,” tutup David.

Diketahui proses praperadilan telah diterima Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, tanggal 28 September 2020 lalu dengan nomor 09/Pid.PRA/2020/PN.Tjk. Rencananya sidang perdana, akan digelar Selasa, 6 Oktober 2020.

Berikut Isi Lengkap Gugatan Prapradilan Tersangka Syamsul Arifin :

Yang Terhormat:

Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang

Di, Jalan Wolter Monginsidi Nomor: 27, Teluk Betung Selatan,

Kota Bandar Lampung-Provinsi Lampung

Perihal: Permohonan Praperadilan

Dengan hormat!

Perkenankan, Kami, David Sihombing, S.H dan Ziggy Zeaoryzabrizkie, S.H.,M.H yakni Advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “DAVID SIHOMBING & PARTNERS,” yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Ruko E, Depan Perumahan Dinas Kejaksaan Tinggi Lampung Komplek 17, RT 17, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung – Provinsi Lampung, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SYAMSUL ARIFIN, S.H., M.H, Warga Negara Indonesia dengan umur 56 Tahun, Pekerjaan sebagai Advokat, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 22B, Kelurahan Gunung Mas, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung – Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah ditandatangani tertanggal 29 September 2020.

Untuk selanjutnya disebut sebagai —- Pemohon Praperadilan