Presiden ACT Mengaku Kaget atas Pencabutan Izin oleh Kemensos

Presiden ACT Ibnu Khajar/ Ist
Presiden ACT Ibnu Khajar/ Ist

Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) kaget dan menyayangkan atas keluarnya keputusan Menteri Sosial Nomor 133/HUK/2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan kepada ACT.


"Kami perlu menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami sangat kaget dengan keputusan ini," kata Presiden ACT Ibnu Khajar dalam keterangannya kepada media di kantor ACT di Jakarta Selatan, Rabu (6/7).

Ibnu mengaku pada Selasa (5/7) pagi pihaknya telah memenuhi panggilan dari Kemensos dan dalam proses tersebut telah dijelaskan secara terperinci terkait pengelolaan keuangan di ACT.

Bahkan dari hasil pertemuan tersebut, ACT akan kedatangan tim Kemensos untuk melakukan pengawasan pada Rabu (6/7).

"Artinya kami telah menunjukkan sikap kooperatif. Kami juga sudah menyiapkan apa saja yang diminta oleh pihak kemensos, terkait dengan pengelolaan keuangan. Jadi dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Kemensos ini, kami akan mematuhi keputusan tersebut," katanya.

Namun, untuk dana yang sudah terhimpun sebelum keputusan ini ditetapkan akan terus disalurkan sebagaimana amanah yang sudah diberikan.

"Kami tentunya membutuhkan dukungan semua pihak untuk bisa melewati tantangan yang sekarang ini," ucapnya.

Sementara, Tim legal Yayasan ACT Andri menilai keputusan pencabutan izin yang dilakukan oleh Kemensos terlalu reaktif.

Sebab, Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No 8/2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) pasal 27 telah dijelaskan adanya proses yang harus dilakukan secara bertahap.

"Melalui Pasal 27 itu disebutkan sanksi administrasi bagi penyelenggara PUB yang memiliki izin harus melalui tiga tahapan yakni teguran secara tertulis, penangguhan izin, pencabutan izin. Hingga kini kami masih belum menerima teguran tertulis itu," jelas dia.

Dia menyampaikan berdasarkan aturan tersebut, sanksi administratif berupa teguran secara tertulis itu harus diberikan kepada penyelenggara PUB paling banyak tiga kali dengan tenggang waktu paling lama tujuh hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya.

"Di sinilah kami menjadi heran, mengapa begitu cepat keputusan pencabutan izin itudilakukan," kata Andri.