Proses Hukum Ketum PPWI Sampai Pengadilan agar Terang Benderang

Ketua Umum Lembaga Transformasi Hukum Indonesia, Wiliyus Prayietno, S.H., M.H./ Ist
Ketua Umum Lembaga Transformasi Hukum Indonesia, Wiliyus Prayietno, S.H., M.H./ Ist

LEMBAGA Transformasi Hukum Indonesia melalui Ketua Umum Wiliyus Prayietno, S.H., M.H., menanggapi proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Lampung Timur terkait tertangkapnya Ketum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke dan dua pengurus lainnya.

Menurut Wiliyus, perkara yang menjerat adalah pasal 460 KUHPidana Jo 170 KUHPidana merupakan delik biasa. Sehingga, perdamaian bukan menjadi alasan hukum untuk menghentikan proses pemeriksaan perkara sehingga polisi dapat melimpahkan ke Penuntut Umum (Jaksa).

"Walau sudah ada perdamaian dengan beberapa pihak tokoh adat di Lampung Timur, proses hukum ini tetap berlangsung sampai  Pengadilan," ujar Wiliyus, Senin (14/3).

Dengan begitu kasus ini bisa terang benderang. Sebab, saat di Pengadilan Wilson Lalengke dengan dua rekannya dapat membuktikan dengan keyakinan mereka, terhadap dugaan perbuatan yang dituduhkan kepada mereka melalui Hakim dan Tuntutan Jaksa.

Lanjut Wiliyus yang Advokat ini, pengadilan merupakan benteng untuk memperoleh keadilan bagi mereka sesuai asas keadilan hukum, persamaan semua orang di muka pengadilan. 

Alternatif penyelesaian perkara lainnya dengan Restoratif Justice, namun mantan jurnalis ini menilai akan terkendala pasal yang menjerat adalah 170 KUhPidana dengan ancaman di atas 5 tahun.

"Termasuk kategori Restoratif Justice perkara ringan dan bersifat delik aduan relatif maupun delik absolut," demikian Wiliyus.