Provinsi Lampung Auto Pilot (Bagian II)


TANGGAL 1 Mei 2020 tinggal 10 jam lagi ketika saya mulai melanjutkan tulisan ini. Berita baik yang dijanjikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang saya nantikan belum juga terdengar.


Janji Gubernur Lampung yang konon juga mendapat janji dari Menteri BUMN tentang bantuan satu unit alat PCR Test Covid-19 belum juga diterima apalagi hendak dioperasikan buat masyarakat Lampung.


Tetapi, saya mohon kita semua tetap terus berdoa semoga sebelum tengah malam ini alat itu sudah tiba di Kota Bandarlampung.


Sehingga Abang saya di HMI dan ketua saya di Partai Golkar Provinsi Lampung yang sekarang menjadi gubernur tidak perlu kehilangan muka.


Apalagi sanpai memohon maaf ke publik dan sibuk mencari alasan mengapa sampai April berakhir alat PCR Test belum juga datang.


Kita sama-sama maklum bahwa berdalih atau mencari alasan di Bulan Ramadhan tentu lebih sulit karena konsekuensi dari kesucian bulan mulia ini.


Sebagai kepala daerah, beliau sudah mendapatkan janji dari Kementerian Kesehatan RI sejak 16 hari yang lalu.


Banyak item-item lain yang harus disesuaikan dengan kriteria sebuah laboratorium sesuai standar Kementerian Kesehatan seperti ruangan negative pressure misalnya tentu secara teknis bukan lagi menjadi urusan seorang gubernur.


Ada perangkat daerah yang semestinya sejak gubernur mengumumkan itu kemudian mereka langsung bekerja siang dan malam untuk memastikan semua syarat yg diperlukan untuk instalasi dan operasionalisasi alat PCR Test bisa lebih cepat disiapkan.


Untungnya beliau memang sangat penyabar, mungkin jika kita yang berada pada posisi beliau bisa jadi kita tidak akan bisa sebijaksana dan sesabar beliau.


Apalagi setiap jam, menit dan detik yang berjalan dalam kondisi krisis pandemi ini menyangkut langsung nyawa jutaan rakyat yang menjadi tanggung jawab beliau sebagai pemimpin.


Kita khususnya saya memang masih perlu belajar lebih banyak dari beliau tentang kesabaran terhadap tim kerja dan staf.


Namun, naudzubillahi min zalik, dalam skenario yang terburuk, jika alat itu belum bisa dipastikan waktunya kapan akan datang dan bisa digunakan, apakah kemudian Gubernur Lampung bersama 15 bupati dan wali kota tetap hanya akan menunggu saja?


Atau, para pemimpin daerah kita itu melakukan inisiatif pemecahan masalah seperti yang dilakukan beberapa gubernur, bupati dan wali kota di daerah lain?


Mereka memutuskan membeli dan mendatangkan sendiri alat PCR Test tanpa harus terus menggantungkan nasib pada bantuan kementerian.


Provinsi Bangka-Belitung yang baru berusia 19 tahun sejak tgl 18 April kemarin sudah mendatangkan sendiri alat PCR Test dan sudah mulai digunakan tiga hari kemudian.


Kabupaten Karawang sejak tgl 17 April juga sudah memutuskan membeli dan mendatangkan sendiri alat PCR Test, dan hanya dalam waktu seminggu kemudian alat itu sudah dioperasikan di RSUD Paru milik Pemkab Karawang.


Masih banyak lagi contoh bagaimana pimpinan daerah yg lain berinisiatif mencari pemenuhan kebutuhan sarana sangat vital ini bagi optimalnya pelaksanaan layanan kesehatan sebagai urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemda No. 23 tahun 2014.


Saya tidak percaya Pemprov Lampung atau Pemkab/Pemkot se-Lampung tidak mampu melakukan apa yg dilakukan Pemprov Babel, Pemkab Karawang dan daerah-daerah lainnya.


Apa iya keuangan daerah kita lemah sekali hingga kalaupun tidak bisa beli sendiri-sendiri untuk berpatungan pun masih tidak mampu?


Setelah membaca berita konferensi pers Gubernur tanggal 14 April yg lalu saya sempat ikut merasa bangga karena saya kira bantuan alat itu merupakan hasil pendekatan inter personal Gubernur kepada Menteri BUMN sebagai sesama putra daerah Lampung sehingga janji bantuan 1 unit alat PCR Test itu didapat dan diumumkan.


Belakangan saya merasa beruntung belum terburu-buru memberikan pujian yang berlebihan kepada keduanya karena ternyata memang yang akan diberikan bantuan itu adalah 18 laboratorium rumah sakit yang tersebar di 12 provinsi, untuk seluruh provinsi di Pulau Jawa minus Yogyakarta, provinsi berpenduduk terbesar di pulau-pulau luar Pulau Jawa dan provinsi yg berdekatan dengan Pulau Jawa.


Sambil tertawa, seorang teman SMA saya yang sekarang bekerja di BNPB bilang melalui telepon; "penentuan penerima bantuan 18 alat Light Cycler Detector itu sih seusai SOP aja Bro, nggak perlu lobi gubernur dan nggak ngaruh walaupun misalnya menteri BUMN nya bukan Erick atau Erick bukan orang Lampung, kecuali kalau Lampung dapat satu alat RNA Extractor Automatic yg hanya didatangkan dua unit dari Swiss, itu baru istimewa."


Apapun itu, saya yakin sedikit banyak hubungan baik antara mereka tetap memperlancar komunikasi keduanya.


Penulis mengenal Gubernur Babel sejak dua dekade yg lalu ketika beliau masih aktif di REI dan belum menjadi Wakil Bupati Bangka Tengah.


Penulis juga sempat mengenal Bupati Karawang ketika dulu masih di partai politik yg sama.


Pada dasarnya semangat mereka hampir sama, mereka hanya ingin sesegera mungkin melakukan pengujian masif dan pelacakan agresif agar rakyat mereka tidak semakin banyak yg menjadi korban pandemi corona hanya karena keterlambatan melakukan pengujian dan pelacakan penyebaran.


Mereka dengan cepat melakukan realokasi anggaran dan melakukan proses pengadaan alat yg diperlukan dengan pendampingan dari institusi Kejaksaan.


Mereka sadar bahwa mungkin masih ada resiko ketidaksempurnaan administratif dari proses yg mereka lakukan itu, tetapi kecintaan kepada rakyat membuat mereka berani memutuskan itu apapun resikonya.


Pujian memang lebih layak diberikan kepada mereka.


Kembali ke Lampung, penulis berharap Gubernur dapat segera menunjukkan kapasitas leadership dakam memandu para bupati dan wali jota berperang melawan pandemi ini.


Sebagaimana yang sudah pernah penulis tuangkan dalam tulisan tanggal 25 Maret yang lalu dan diamini oleh beberapa legislator DPRD Provinsi Lampung dalam diskusi mereka kemarin lusa di Rumah Aspirasi milik anggota Fraksi Partai Golkar.


Apalagi sejak kemarin ibu kota provinsi, Kota Bandarlampung sudah ditetapkan sebagai zona merah oleh Kemenkes karena telah terjadi transmisi alias penularan lokal dan jumlah pasien positif beserta PDP nya sudah cukup banyak.


Padahal pengujian masif dan pelacakan agresif belum optimal dilakukan.


Gubernur jangan ragu-ragu apalagi kalah wibawa dengan para bupati dan wali kota.


Secara konstitusional bupati dan wali kota harus mematuhi kebijakan gubernur, walaupun sama-sama dipilih rakyat secara langsung jangan lupa hanya gubernur yang menjadi wakil pemerintah pusat bukan bupati dan wali kota.


Apalagi Presiden Jokowi sudah memutuskan skenario terburuk jika kondisi pandemi ini semakin tidak terkendali maka akan ditetapkan status darurat sipil.


Dalam Perppu 23 Tahun 1959 yang menjadi dasar status itu, Presiden dan Gubernur disebut sebagai Penguasa Darurat Sipil Pusat dan Penguasa Darurat Sipil Daerah dan Perppu memberi mereka kekuasaan hampir tak terbatas demi kepentingan keamanan dan ketertiban umum.


Dalam situasi itu bahkan kendali kekuasaan legislatif dan yudikatif pun untuk sementara diambil alih oleh Penguasa Darurat Sipil.


Karena itu jangan biarkan bupati dan wali kota terkesan bertindak sendiri-sendiri dan enggan berkoordinasi.


Jangan biarkan juga bupati dan wali kota yang diri dan keluarganya berstatus petahana atau keluarga petahana menunggangi situasi dengan memanfaatkan distribusi bantuan pemerintah daerah dalam kondisi prihatin ini untuk kepentingan elektoral mereka dalam Pilkada Serentak yang juga belum pasti kapan akan diselenggarakan.


Tentu sikap tegas itu bukan hanya kepada petahana tetapi juga kepada semua kandidat dari semua partai politik termasuk partai politik yg diketuai oleh gubernur.


Sebagai wakil pemerintah pusat bukankah memang sudah semestinya gubernur membantu KPU dan Bawaslu sebagai instansi vertikal menjalankan amanah mereka sampai ke daerah-daerah yang melarang para bakal calon memanfaatkan kondisi pandemi ini untuk melakukan kampanye terselubung.
(bersambung)


(*) Alumni FISIP Unila dan FISIP UI