Provinsi Lampung Auto Pilot (Bagian III)


SAMPAILAH kita di awal bulan Mei, bulan yang dijanjikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi daerah yang dipimpinnya sudah mendapatkan alat untuk mengetahui positif tidaknya seseorang terinfeksi Covid-19 dari Depkes RI.


Namun, alat yang dijanjikan dan sangat ditunggu-tunggu itu, PCR Test, ibarat pepatah: Maksud hati ingin memeluk gunung tetapi apa daya tangan tak sampai.


Hari pertama bulan Mei ini, saya tidak akan bertanya lagi tentang janji yang sama seperti tulisan kemarin dan hari sebelumnya.


Semalam, Ibu Juru Bicara Gugus Tugas Pemprov Lampung Reihana sudah memberikan keterangan pers bahwa kedatangan bantuan alat PCR Test dari Kementerian BUMN sudah pasti tidak jadi di akhir April sebagaimana yanag pernah diumumkan oleh Gubernur Lampung 16 hari sebelumnya dan dijadwalkan ulang pada tanggal 4 Mei.


Penyebab kemunduran ini persis seperti yang penulis khawatirkan dalam tulisan kemarin, Laboratorium Kesehatan Daerah belum siap menerima kedatangan alat PCR Test karena ruangan negative pressure dan item-item lain yang menjadi persyaratan Kemenkes belum sepenuhnya tersedia dan siap digunakan.


Inilah realitas yang harus diterima jika kita terlalu sering mengandalkan bantuan orang lain dan tidak terbiasa berikhtiar mandiri.


Ternyata, 16 hari masih belum cukup waktu bagi pemerintah provinsi untuk mempersiapkan kedatangan bantuan alat PCR Test.


Kalau hanya untuk menerima bantuan saja selama itu persiapannya bagaimana jika harus melakukan pengadaan sendiri?


Apakah perlu waktu sampai 200 hari lagi?


Atau, jangan-jangan justru karena cuma menerima bantuan dan tidak menjalankan proses pengadaan sendiri makanya menjadi lambat? Wallahuaalam.


Insha Allah bantuan itu akan tetap datang walaupun mundur empat hari dari jadwal awalnya.


Entah nama siapa yg akan dicatat oleh Malaikat ÔÇÿAtid jika naudzubillahi min zalik selama alat ini belum ada kemudian terjadi lagi transmisi lokal baru yang berujung kepada kematian saudara-saudara kita yang berstatus PDP, ODP maupun OTG karena belum sempat dilakukan pengujian.


Kita yakini saja, insha Allah, Malaikat Atid tidak akan pernah keliru mencatatnya, baik nama saya atau nama para pembaca.


Jika esok lusa bantuan itupun datang, pertanyaan yang relevan kemudian apakah kita akan merasa cukup dan berpuas diri hanya dengan satu unit alat detector PCR Test atau kita ingin seperti Provinsi Sumatera Utara yang sudah memiliki dua unit alat sendiri sebelum ditambah satu unit lagi oleh Kementerian BUMN sehingga akan menjadi tiga unit alat.


Atau, seperti Sumatera Selatan yang sebelumnya memang sudah memiliki satu unit alat sendiri sehingga akan menjadi dua unit alat agar dapat melakukan pengujian masif dan pelacakan agresif seperti yg diamanatkan Presiden Jokowi?


Penulis sengaja membandingkannya dengan Sumut dan Sumsel karena dua provinsi itu sama-sama berada di Pulau Sumatera dan besaran jumlah penduduknya relatif berdekatan dengan jumlah penduduk Lampung.


Minggu depan, setelah alat ini benar-benar datang, saya khawatir akan ada masalah baru yang kembali memakan waktu berlarut-larut dan memaksa kita kembali menonton drama yg bertele-tele seperti opera sabun, Pemerintah Provinsi Lampung hanya menunggu bantuan dari pemerintah pusat.


Penulis khawatir kekurangan atau ketiadaan reagen sebagai media swab test akan menjadi masalah baru ke depan jika tidak diantisipasi dan dipersiapkan dengan sungguh-sungguh sejak sekarang.


Tanggal 28 April kemarin pemerintah pusat baru saja mendatangkan 479 ribu reagen untuk PCR Test, menurut keterangan Jenderal Doni Munardo 479 ribu reagen ini langsung didistribusikan untuk daerah-daerah yang rumah sakitnya sudah memiliki alat PCR Test dengan prioritas Pulau Jawa.


Dugaan saya 479 ribu reagen itu sudah diproyeksikan akan terserap habis hanya untuk kebutuhan di Pulau Jawa dan daerah luar Pulau Jawa yg memang sudah memiliki alat PCR Test.


Artinya besar kemungkinan jikapun bantuan alat PCR Test dari Kementerian BUMN itu 3-4 hari ke depan tiba di Lampung dan seminggu kemudian selesai diinstalasi untuk digunakan, Lampung masih belum bisa melakukan pengujian masif dan pelacakan agresif karena kekurangan reagen.


Hanya manusia yg berakal sehat sajalah yang tidak akan mengulangi kesalahan, kelalaian dan keteledoran yg sama apalagi dalam waktu yang berdekatan, karena itu agar tetap bisa menjaga kesehatan akal kita semua maka pemerintah provinsi harus lebih siap mengantisipasi potensi masalah baru ini dan tidak jatuh ke lubang yang sama.


Sembari menunggu proses semua itu, sebaiknya Gugus Tugas Pemprov berkenan menjelaskan kepada publik perihal penggunaan bantuan pemerintah pusat yang telah didistribusikan pada tanggal 26 Maret yg lalu.


Pada saat Gubernur menyerahkan bantuan pemerintah pusat itu kepada 30 rumah sakit rujukan telah disampaikan bahwa itu barulah bantuan awal, ada puluhan APD lengkap dan ribuan APD tidak lengkap khusus untuk tenaga medis kemudian 2.400 alat rapid test yang dalam amanat Gubernur hanya boleh digunakan untuk pengujian PDP dan pelacakan keluarga pasien positif saja.


Tolong jelaskan kepada publik tentang dua hal, yakni apakah Pemprov Lampung hanya "distributor" APD? dan bagaimana penggunaan APD yang sudah didrop pemerintah pusat ke Lampung?


1. Apakah Pemprov Lampung hanya "distributor" APD?


Setelah distribusi bantuan ÔÇ£awalÔÇØ pemerintah pusat tanggal 26 Maret itu, apakah kemudian pernah ada lagi distribusi bantuan APD dan rapid test dengan jumlah besar yg diberikan oleh pemerintah provinsi untuk 30 rumah sakit rujukan se-Lampung?


Ini penting karena jangan sampai publik menilai pemerintah provinsi tidak lebih dari sekedar distributor barang yang kerjanya hanya menunggu dan membagikan bantuan dari pemerintah pusat atau lembaga lainnya.


2. Bagaimana penggunaan APD yang sudah didrop pemerintah pusat ke Lampung?


Tolong jelaskan bagaimana penggunaan 2.400 alat rapid test yg sudah dibagikan? Apakah saat ini sudah habis terpakai semua? Dan, siapa sajakah yang dilakukan pengujian?


Ini juga penting untuk menjaga marwah Gubernur yang telah mengamanatkan bahwa 2.400 alat rapid test itu (sekali lagi penulis ulang) hanya boleh digunakan untuk pengujian PDP dan pelacakan keluarga pasien positif corona saja, bukan untuk yang lain termasuk keluarga dan orang-orang dekat para pejabat daerah di provinsi, kabupaten dan kota.


Gubernur Lantik Kepsek Saat Pandemi Covid-19


Alih-alih berinisiatif banyak hal untuk menyelamatkan masyarakat Lampung dari virus corona, Gubernur malah melantik ratusan kepada sekolah walau sudah ada Maklumi Kapolri dan Surat Edaran (SE) Nomor 10/SE/IV/202 dari BKN soal cara pelantikan masa oandemi Covid-19 ini.


Pagi tadi, saya baru mendapatkan info yang ternyata sudah berumur seminggu lamanya dari seorang senior satu almamater yang sekarang menjadi pengajar aktif di FISIP Unila.


Jumat minggu lalu, Gubernur Lampung menghadiri pelantikan 158 orang kepala sekolah SMA/sederajat yang diselenggarakan Dinas Pendidikan.


Padahal Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 10/SE/IV/2020 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS atau Sumpah/Janji Jabatan Melalui Media Elektronik/Teleconference Pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona.


Saya sependapat dengan senior saya yg memberitahu info ini, Lembaga Ombusdman perlu mencermati dan menelaah peristiwa ini karena berpotensi mengandung pelanggaran administratif dalam situasi krisis.


Selain tentu saja sulit dibantah peristiwa ini merupakan preseden buruk yang menodai kredibilitas Gubernur sebagai orang nomor satu yang mestinya memberikan keteladanan bagaimana regulasi penanganan pandemi dijalankan dengan benar dan konsekuen di Lampung.


Jangan sampai karena contoh buruk ini kemudian para Bupati dan Walikota melakukan hal yang sama seperti pepatah Guru kencing berdiri, murid kencing berlari.


Sekali lagi tampaknya kita memang perlu belajar banyak dari beliau yg tetap bisa bersabar menghadapi staf-stafnya yg sering melakukan tindakan ceroboh dan membentuk persepsi buruk publik.(bersambung)


(*) Alumni FISIP Unila dan FISIP UI


 


Berita Sebelumnya

Bravo Lima