Provinsi Lampung Auto Pilot (Bagian IV)


PAGI ini, saya ingin mengajak pembaca move on dari diskusi tiga hari kemarin tentang alat polymerase chain reaction (PCR). Satu alat penting bagi keselamatan rakyat Lampung yang meleset hanya gara-gara ketidaksiapan pemerintah daerah.


Semua yang kenal huruf dan bisa membaca Insha Allah sekarang sudah cukup mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan pelaksanaan kata-kata dari janji dan komitmen pemerintah daerah (kepala daerah dan DPRD) untuk menyegerakan tindakan pencegahan penyebaran melalui pengujian masif dan pelacakan agresif virus corona di Lampung.


Tinggal siapkan memori kolektif yang baik agar tetap bisa mengingatnya sampai kita bertemu kembali dengan momentum elektoral dalam pemilu maupun pilkada.


Sejak tulisan berseri ini dibuat, sejak itu pula setiap malam penulis terus menerus memperoleh input informasi dan sejumlah data yang tampaknya akan membuat seri tulisan ini semakin panjang.


Penulis perlu memilah dan memilih limpahan informasi itu dan mencoba menyusun temanya.


Tulisan pagi ini mungkin sampai di dua bagian berikutnya akan menyajikan tema tentang realokasi anggaran APBD terkait prioritas penanganan pandemi corona dan penundaan berbagai program dan kegiatan.


Kita tahu Covid-19 telah menghentikan banyak agenda, even dan rencana program, mulai dari yg bersifat nasional seperti Pilkada Serentak dan PON di Papua maupun even daerah seperti MTQ dan program unggulan para kepala daerah.


Senyampang dengan itu, tanggal 27 Maret, Kementerian Keuangan telah menerbitkan surat dengan No.S.247/MK.07/2020 kepada seluruh kepala dlaerah berisi pengunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari APBN 2020.


Menteri Keuangan Sri Mulyani menginstruksikan penghentian seluruh proses pengadaan barang dan jasa dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang bersumber dari APBN 2020.


Sebelumnya, Kementerian Keuangan juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 19/2020 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 6/2020.


Melalui dua beleid ini, Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT), DBH Sumber Daya Alam (SDA) selain kehutanan, DBH SDA Migas tambahan untuk otsus, Dana Insentif Daerah (DID), DAK Fisik Bidang Kesehatan, dan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dapat direalokasikan untuk penanganan Covid-19.


Kementerian Dalam Negeri juga telah menerbitkan Peraturan Mendagri No. 20/2020 dan Instruksi Mendagri No. 1/2020.


Semua yang diterbitkan oleh dua kementerian itu yang kemudian diikuti juga oleh kementerian dan lembaga negara lainnya merupakan turunan dari Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).


Akhir Maret kemarin, sedikit kegaduhan terjadi di media sosial khususnya pada beberapa WA group, para aktivis, jurnalis dan akademisi Lampung terkait komitmen pemerintah daerah untuk melakukan realokasi.


Saat itu, pemerintah provinsi baru sebatas hanya ingin menggunakan dana pada pos bencana dan pos lain yang relatif idle dan jumlahnya sedikit.


Penulis dan redaksi Kantor Berita RMOL Lampung sempat menyajikan perbandingan anggaran yg disiapkan Pemprov Lampung dengan yang disiapkan provinsi lainnya.


Alhamdulillah tulisan-tulisan itu terbaca dan dengungannya terdengar oleh Gubernur.


Sejak itu, semua kepala daerah di Lampung seperti berebut ingin mengumumkan kepada publik bahwa sudah juga menyiapkan anggaran dalam jumlah fantastis.


Bahkan, Wali Kota Bandarlampung Herman HN sampai menyatakan anggarannya tidak terbatas.


Kita semua tentu senang mendengarnya walaupun menggelikan juga.


Walau, karena tulisan itu, saya harus menerima konsekuensi yang tidak menyenangkan di partai. Tak masalah, tidak begitu penting.


Tanggal 14 April, dalam rapat Presiden Jokowi menginstruksikan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk menegur para kepala daerah yang masih bussiness as usual.


Padahal, lima hari sebelum rapat, kedua menteri telah menerbitkan Keputusan Bersama dengan No.119/2813/SJ, No.177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.


SKB dua menteri itu memberi perpanjangan waktu kepada pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan realokasi hingga 23 April 2020.


Kedua menteri itu sampai perlu membuat surat bersama karena tenggat waktu yang diberikan masing-masing surat kementerian sebelumnya masih tidak diindahkan oleh sebagian daerah.


Saya sebagaimana Anda semua selama hampir satu bulan ini sudah merasa sedikit tenang karena yakin Gubernur bersama DPRD yang tentunya diikuti juga para bupati dan wali kota se-Lampung telah menjalankan semua regulasi pemerintah pusat.


Saat ini, semua sedang berproses menyiapkan tiga hal yg menjadi fokus realokasi:


(1). Peningkatan kapasitas bidang kesehatan dalam pengendalian penyebaran pandemi,


(2). Memperbesar program social safety net berupa bantuan langsung untuk peningkatan konsumsi dan daya beli masyarakat,


(3) Membantu insentif ekonomi bagi pelaku usaha, khususnya UMKM serta sektor informal.


Pernah memang penulis mendengar kabar burung bahwa angka fantastis yang disebutkan oleh Pemprov Lampung itu baru sekedar lips service saja karena masih banyak satuan kerja yg bersitegang keberatan dilakukan realokasi bahkan konon BPKAD nya pun seperti enggan dan tidak bergegas.


Sampai Kamis (30/4), penulis tidak mempercayai kabar itu karena meyakini kapasitas leadership yang dimiliki oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.


Rasanya, tidak masuk akal jika sekaliber kepala daerah setingkat provinsi tidak mampu mengendalikan dan mengarahkan semua satuan kerjanya.


Walau, dalam hati kecil, kepercayaan saya sudah mulai goyah sejak dua minggu terakhir karena tidak kunjung mendengar ada aksi cerdas yang dilakukan Pemprov Lampung yang dapat saya fahami sebagai implementasi fokus realokasi APBD.


Keyakinan saya yang sudah goyah itupun ambyar begitu membaca SK Menkeu RI No. 10/KM.7/2020 tertanggal 29 April 2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap pemerintah daerah yang tidak melaporkan penyesuaian APBD Tahun 2020.


Pemprov Lampung bersama tujuh pemkab dan dua pemkot di Lampung termasuk dalam daftar daerah yang terkena penundaan oleh Kementerian Keuangan karena dianggap lalai tidak melaporkan penyesuaian APBD.


Kita perlu mengapresiasi Bupati Tulangbawang Barat, Waykanan, Pesawaran, Mesuji, Pesisir Barat dan Lampung Utara yang setidaknya dari sisi kepatuhan telah mengikuti instruksi Presiden, Menteri Keuangan dan Mendagri walaupun mereka diberi teladan yang kurang baik oleh pemerintah provinsi.


Alih-alih menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk memastikan semua kabupaten/kota mematuhi regulasi, pemerintah provinsi justru malah masuk dalam kelompok yang harus terkena sanksi.


Belum selesai penulis membaca file lengkap surat menteri keuangan itu, tiba-tiba gadis kecil saya yang belum masuk SD duduk di pangkuan dan bertanya: "Ayah, uswatun hasanah itu apa?ÔÇØ


Setelah mendapatkan jawaban atas pertanyaannya, si kecil pun beranjak dari pangkuan masuk ke kamar abangnya.


Sementara saya masih tertegun dengan kebetulan yang baru saja terjadi, karena si bungsu sesungguhnya bukan mengajukan pertanyaan tetapi ia justru telah memberikan penulis jawaban langsung dari Tuhan tentang kepemimpinan daerah ini.(Bersambung)


(*) Alumni FISIP Unila dan FISIP UI