PT Bukit Asam Tarahan Klaim Kantongi Sertifikat HGB, Advokat Fajar Telusuri Legalitasnya

Advocat Fajar Arifin, S.H./ Ist
Advocat Fajar Arifin, S.H./ Ist

Setelah dua kali diberi somasi oleh Advokat Fajar Arifin, SH dan rekan, akhirnya PT Bukit Asam (BA) Unit Pelabuhan Tarahan memberikan jawaban.


Menurut Fajar, surat jawaban somasi diantar langsung ke kantornya, Jumat (10/6) siang. Surat jawaban atas somasi itu dengan Nomor: T/588/25509/HK.05/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 ditandatangani GM PT BA Pelabuhan Tarahan, Dadar Wismoko.

PT BA menjelaskan, bahwa lahan sebagai obyek somasi telah diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan kepada PT BA yang disahkan berdasarkan SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN yang menyatakan tanah itu sah milik PT BA.

Berdasar itulah, maka PT BA tidak bisa mengakomodir tuntutan ganti rugi seperti disampaikan dalam surat somasi 1 tanggal 31 Mei dan somasi 2 pada 6 Juni 2022.

Menyikapi surat jawaban somasi itu, Fajar mengatakan segera mengambil langkah untuk menelusuri legalitas sertifikat itu. 

"7 ahli waris punya bukti sebagai pemilik sah tanah itu. Pemilik Lahan juga belum pernah melepaskan kepemilikan lahan kepada pihak lain. Ini jadi aneh, bagaimana bisa lahan klien kami diklaim masuk ke dalam sertifikat HGB yang entah nomornya berapa itu (dalam surat jawaban somasi PT BA Peltar tidak sebutkan nomor HGB) yang dikeluarkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN untuk PT BA. Kami akan telusuri legalitasnya," tegas Fajar. 

Sebelumnya, Fajar, pengacara yang tergabung di Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI) itu menyebutkan bahwa pihaknya meminta PT BA membayar ganti rugi senilai Rp132 miliar lebih.

”Mereka (PT BA Pelabuhan Tarahan) sudah menguasai lahan itu sejak 42 tahun lalu, keluarga berikut ahli warisnya tidak bisa memanfaatkan lahan itu. Lagi pula, sebelum PT BA menguasai lahan itu, disana ada tanaman produktif berupa kelapa, pisang dan tumbuhan lain. Jelas ini merugikan klien kami,” papar Fajar.