PWNU Lampung Bakal Bahas Jabatan Karomani Sebagai Wakil Ketua di Rapat Pengurus

Sekretaris PWNU Lampung Aryanto Munawar/Dok PWNU Lampung
Sekretaris PWNU Lampung Aryanto Munawar/Dok PWNU Lampung

Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung akan membahas terkait jabatan Rektor Unila Prof. Karomani sebagai Wakil Ketua PWNU Lampung ditetapkan tersangka oleh KPK, Minggu (21/8).


Kami prihatin memperoleh kabar tentang ditangkapnya Pak Karomani dan mendoakan beliau tabah dan ikhlas dalam menjalani seluruh proses ini," ujar Sekretaris PWNU Lampung Aryanto Munawar. 

Aryanto melanjutkan, pihaknya berharap Karomani akomodatif dan tidak mempersulit KPK dalam proses penyidikan dan penyelidikan agar semua berjalan cepat dan lancar.

Selain itu, pihaknya juga akan membahas terkait jabatan Karomani dalam rapat pengurus yang akan dilakukan pada Tanggal 10 September 2022.

"Kami akan menyelipkan persoalan ini sebagai agenda tambahan terkait tugas dan fungsi beliau sebagai Wakil Ketua PWNU Lampung, karena sebagaimana kita ketahui bersama keadaan beliau saat ini tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas sebagai pengurus," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, KPK melakukan OTT terhadap 8 orang di Bandung, Lampung dan Bali, Jumat (19/8). Di antaranya, Prof. karomani, Heryandi, Ketua Senat Muhammad Basri dan Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Budi Sutomo.

Selanjutnya, Dosen bernama Mualimin (ML), Dekan Fakultas Teknik Unila Helmy Fitriawan (HF), ajudan Prof. Karomani Adi Triwibowo (AT) dan keluarga calon mahasiswa baru, Andi Desfiandi. 

Kemudian, empat di antaranya jadi tersangka, yakni Muhammad Basri, Rektor Unila Prof. Karomani, Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi, dan keluarga calon mahasiswa Andi Desfiandi. 

Modusnya, Prof. Karomani membantu meluluskan mahasiswa lewat jalur mandiri Unila asal orang tua calon mahasiswa memberikan sejumlah yang di luar uang resmi lewat mekanisme Unila.

Prof. Karomani juga menugaskan Heryandi, Muhammad Basri dan Budi Sutomo untuk mengumpulkan uang dari orang tua calon mahasiswa yang sudah diluluskan. Nominalnya beragam, mulai dari Rp100 juta sampai Rp350 juta.

Selain itu, KPK juga meminta keterangan Wakil Rektor 2 Bidang Umum dan Keuangan Unila Asep Sukohar (AS) dan Tri Widioko (TW) staf Wakil Rektor Bidang Akademik Heryandi.