Qua Vadis Pilkada 2020, Tantangan Dan Harapan


QUO vadis merupakan Bahasa Latin yang diterjemahkan secara harfiah: “kemana kau pergi?”. Kalimat dari kisah Santo Petrus yang bertemu dengan Yesus pada waktu melakukan misi beresiko disalibkan pada masa Kekaisaran Nero di Roma '60-an Masehi.

Lalu, istilah quo vadis tersebut semakin populer ketika tahun 1602 ada lukisan yang menceritakan kisah yang sama berjudul “Domine, Quo Vadis” oleh Annibale Caracci. Lukisan tersebut kini disimpan di National Gallery, London.

Muncul pula, pada tahun 1896, sebuah novel sejarah berjudul “Quo Vadis” karya Henryk Sienkiewicz yang mencerikan kisah yang sama diterbitkan. 

Saat ini, penggunaan diksi quo vadis dalam Bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas banyak dilekatkan pada kalimat lain yang ingin menggambarkan sesuatu yang ambigu, antara satu keadaan dengan keadaan lainnya.

Quo Vadis Pilkada 2020 pada tulisan ini membedah pemilihan kepala daerah dalam konteks demokrasi lokal. Namun, sisi lain, pelaksanaanya dalam keadaan pandemi Covid-19.

Sejumlah pihak khawatir pesta demokrasi itu akan menjadi klaster penularan dan jatuhnya banyak korban jiwa akibat Covid-19. Keadaan antara tantangan dan harapan bagai dua sisi koin mata uang.

Tantangan Pilkada 2020

Pilkada Serentak 2020 bagi 270 daerah bertepatan ketika dunia dan juga Indonesia tengah dilanda pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari enam bulan dan belum dapat diprediksi kapan berakhirnya.

Sampai saat ini, belum ditemukannya vaksin yang efektif untuk menahan laju penularan, terinfeksi bahkan beberapa diantaranya menjadi korban meninggal dunia.

Di indoneia sendiri, angka penularannya hingga saat ini belum menunjukkan penurunan, bahkan sebaliknya semakin meningkat.

Kewajiban penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada setiap tahapan Pilkada nampaknya belum dapat menghasilkan keadaan yang diharapkan.

Bahkan, pada tahapan pendaftaran (4-6/9/2020), pasangan para bacalon kepala daerah mendaftar ke KPUD masih "mengerahkan” pendukungnya secara besar-besaran dan menjadikannya sebagai etalase dukungan dan kekuatan politiknya.

Aksi yang menjadi media show of force dan menjadikan bapaslon beserta ribuan pendukungnya tersebut abai akan resiko penularan Covid-19.

Apa yang kita temukan pascaperistiwa tersebut, sejumlah penyelanggara dan bapaslon pilkada baik lokal sampai komisoner KPU RI dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19.

Walhasil sejumlah elemen masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah, organisasi sosial kemasyakatan, profesi, aktivis, kalangan kampus, pengamat dan sejumlah stake holders ramai-ramai menyuarakan “Tunda Pilkada 2020”. 

Keinginan mereka sebagai bagian dari dinamika demokrasi bukan tanpa narasi dan argumentasi yang mendesak agar pelaksanaan tahapan pilkada selanjutnya ditunda sampai pandemi Covid-19 reda.

Atau, pelaksanaan pilkada ditunda sampai ditemukannya vaksin Covid-19 atau hingga masyarakat lebih siap dan disiplin menghadapi Covid-19 sampai tahun 2021.

Perlu adanya pengaturan yang lebih ketat dengan sanksi yang lebih tegas untuk penggunaan protokol kesehatan bagi pasangan calon kepala daerah beserta pendukungnya dalam setiap tahapan Pilkada dan lain sebagainya.

Hal ini dilandasi semangat untuk melindungi dan menjaga kesehatan masyarakat yang juga merupakan tugas dan tanggungjawab negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Tekad dan keinginan ini sesuai dengan prinsip “Salus Populi Suprema Lex Esto” (kesehatan masyarakat adalah hukum tertinggi). 

Fenomena tantangan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini mempunyai keberpihakan dan landasan filosofi, konstitusi serta operasional yang kokoh untuk melindungi kesehatan dan keselamatan warga negara yang dijadikan argumentasi dan narasi tuntutan “Tunda Pilkada”. 

Lebih jauh ketersediaan dan kebutuhan anggaran yang cukup besar untuk penangan dan antisipasi menekan angka penularan Covid-19 juga menjadi alasan “Tunda Pilkada”

Anggaran pemerintah yang dialokasikan cukup besar untuk penyelenggaraan Pilkada 2020, yang menurut Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar membutuhkan anggaran sebesar Rp15 Triliun dari APBD 270 daerah.

Bahkan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, gara-gara Covid-19 biaya Pilkada naik menjadi 20,46 Triliun akibat adanya kebutuhan protokol kesehatan (Bisnis.com, 22/9/2020).

Menurut kelompok yang menuarakan “Tunda pilkadda”, terlebih lagi pada saat Indonesia memasuki masa resesi ekonomi, sebaiknya dana sebesar itu dialihkan untuk kebutuhan penanganan Covid-19 beserta dampaknya.      

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejumlah daerah serta penerapan protokol kesehatan secara massif langsung atau tidak langsung berdampak pada aktivitas dan mobilisasi arus orang dan barang, yang tentu saja berakibat pada pergerakan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Penekanan agar tidak berkerumun, stay at home, work from home, school from home dan lain sebagainya telah “memaksa” perubahan perilaku masyarakat “enggan” keluar dari rumah.

Covid-19 yang sangat sulit diketahui atau diprediksi penularannya bahaya dari virus yang ukuran serta bentuknya sangat kecil dan bahkan tidak teraba dengan panca indera manusia, bahkan ada banyak kasus dapat ditularkan dari orang yang carrier (pembawa) virus tanpa gejala (OTG).

Kondisi ini diprediksi akan menyebabkan masyarakat mata pilih “enggan” untuk mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan tentu saja akan berpengaruh pada penurunan tingkat partisipasi pemilih.

Rakyat pemilih akan ada pada titik nadir pilihan, menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon pemimpin yang belum tentu ingat kepada pemilihnya atau harus mempertaruhkan kesehatan dan jiwanya.     

Harapan Pilkada 2020

Terbitnya Perppu 2/2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang ditandatangani 4 Mei 2020 oleh Presiden Jokowi telah memberikan sebuah terobosan hukum bagi landasan pelaksanaan tahapan Pilkada yang terancam kehilangan landasan yuridis akibat terganggunya tahapan Pilkada dengan adanya pemberlakuan PSBB disejumlah daerah, penyesuaian penrapan protokol kesehatan pasca ditetapkannya Covid-19 sebagai Pandemi.

Hadirnya Perppu 2/2020 yang merubah Pasal 120 serta penambahan ketentuan Pasal 122A dan 201A,  pada intinya secara garis besar mengatur tentang:

(1) penundaan jadwal tahapan dan pemungutan suara akibat bencana nonalam,

(2) penundaan pemungutan suara dimaksud dilaksanakan pada Bulan Desember 2020, yang selanjutnya menurut keputusan KPU Bersama dengan Komisi II DPR RI dan Pemerintah, ditetapkan tanggal 9 Desember 2020, selanjutnya

(3) dalam hal pelaksanaan jadwal pemungutan suara lanjutan tidak dapat dilaksanakan karena bencan nonalam, maka pemungutan suara ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam berakhir. 

Meskipun muncul banyak desakan sebagai reaksi dari akibat cenderung semakin meningkatkan angka yang terkonfirmasi positif tertular Covid-19 lebih 4000 kasus baru dengan lebih 100 orang meninggal per hari, namun tak membuat penyelengara Pilkada, Pemerintah dan DPR bergeming, mereka bersepakat Pilkada Desember 2020 bakal terus dilanjutkan karena alas an situasi yang terkendali.

“Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, maka Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Ketua DKPP RI menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020”, ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia (detiknews, 21/9/2020).

Sebelumnya melalui pernyataan tertulis, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan “Penundaan Pilkada ditengah pandemi akan menciptakan ketidakpastian baru.

Mengingat Kepala Daerah akan berakhir pada Februari”, persetujuan Pilkada ditunda, maka Kepala Daerah harus diisi oleh pelaksana tugas atau Plt. Sementara dimasa kritis, tidak boleh ada jabatan-jabatan politik yang diisi Plt. “Harus memiliki legitimasi dan legalitas kuat dari rakyat.

Maka Pilkada yang dijalankan pada 9 Desember ini, justru memberikan kepastian agar pemimpin yang kuat, adanya pemimpin-pemimpin yang punya program pencegahan Covid-19 yang kemudian dipilih rakyat”. (tirto.id, 21/9/2020).

Pun demikian juga halnya sikap Pemerintah, melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, ada dua alasan sehingga Pilkada Serentak 2020 tidak diundur,

Pertama: karena tidak ada satupun ahli atau otoritas yang bisa menjamin secara pasti kapan pandemi Covid-19 akan berakhir,

kedua: kita lihat praktik-praktik negara lain, Korea Selatan, Jerman, Prancis, Polandia, kemarin pemeilihan Presiden mereka laksanakan (jpnn.com, 31/7/2020).

Sikap Pemerintah yang sama diperkuat oleh juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman melalui keterangan tertulis (CNNIndonesia.com, 21/9/2020): “Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih” 

“Presiden Joko Widodo menegaskan penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir karena tidak satu negara tahu kapan pandemi Covid-19 selesai di Indonesia dan dunia”.

Selanjutnya, pilkada pada masa pandemi bukan mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar pemilihan umum di masa pandemi. Tentu dengan penerapan protokol Kesehatan yang ketat”.

Kendati begitu, pemerintah tetap meminta masyarakat untuk tetap bergotong-royong mencegah potensi klaster baru penularan Covid-19 di setiap tahapan pilkada.

Ditambahkan “Sekaligus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional serta menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan demokratis sesuai dengan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945”.  

Dua Pilihan Jalan

Fenomena tantangan dan harapan yang dapat diraih bila Pilkada serentak 2020 dilaksanakan (tetap) atau tidak dilaksanakan (tunda) menguat dengan narasi dan argumentasinya amasing-masing hingga menjadi dua kutub pilihan yang berbeda. 

Bila menjalankan konstitusi rakyat yang menjadi pertimbangan utama antara hak memilih dan dipilih (demokrasi), maka pada sisi yang berbeda, menjaga keselamatan dan kesehatan warganegaranya juga adalah hak konstitusi rakyat yang perlu dijalankan oleh negara dan menjadi hak asasi warganegara (kesehatan dan kesejahteraan) sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, lantas manakah yang lebih penting untuk diutamakan antara demokrasi atau kesehatan?

Demokrasi itu adalah cara menjalankan kedaulatan rakyat, kedaulatan tertinggi ada diitl tangan rakyat, pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah sebagai demokrasi lokal adalah cara demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di daerah. Disisi lain prinsip “Salus Populi Suprema Lex Esto” (kesehatan masyarakat adalah hukum tertinggi) adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan.

Bila kemudian negara-negara lain juga melaksanakan Pemilu meskipun ditengah pandemi Covid-19, tentu disisi lain juga ada banyak negara yang menunda pelaksanaan Pemilu di negaranya (lebih dari enampuluh negara) karena alasan kesehatan warganegaranya disaat pandemi.

Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan bahwa situasi dan kondisi di tiap negara berbeda-beda. Kemudian jenis pemilu yang dilaksanakan di setiap negara juga berbeda-beda.

Ada yang pemilihan Kepala Daerah, ada yang pemilu Parlemen, ada yang pemilu Presiden. Termasuk regulasi di tiap negara juga beda-beda.

Lebih lanjut Arief pun menegaskan itulah mengapa keputusan yang diambil oleh setiap negara berbeda-beda dalam pelaksanaan Pemilu ditengah pandemi Covid-19 saat ini.“ada yang lanjut, ada yang diundur.

Kemudian kultur masyarakatnya juga mempengaruhi. Kesiapan penyelenggaraan, kemudian peserta dan pemilih itu juga mempengaruhi”.

Demikian kata Arief dalam diskusi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (sindonews.com, 6/7/2020) 

Bila ingin memperbandingkan dan atau mencontoh negara lain, tentu membandingkan negara yang relatif setara dengan negara kita, atau secara umum disebut “aple to aple”.

Bila kita bandingkan regulasi, kultur dan anggaran negara Indonesia dengan negara Korea Selatan atau Singapura misalnya, tentu bukanlah perbandingan yang setara, ibarat “aple to lemon”, dua hal yang tidak setara untuk diperbandingkan.

Arief Budiman pun menyatakan “apa yang dilakukan oleh negara lain itupun bisa menjadi pelajaran bagi kita. Tetapi tentu mengadopsi sepenuhnya itu tidak mungkin. Karena kultur, regulasi dan kondisinya, kemampuan anggaran ini juga berbeda-beda” (sindonews.com, 6/7/2020).   

Selanjutnya, bila yang menjadi perhatian adalah persoalan legitimasi dan legalitas kuat pemimpin dimasa kritis ini untuk menghindari Plt pada jabatan-jabatan politik (kepala daerah), maka juga yang sepatutnya dijadikan pertimbangan adalah selain alasan kesehatan, memaksakan pilkada saat pandemi bisa berdampak terhadap kualitas demokrasi sebagai akibat menurunnya partisipasi pemilih dalam pilkada. 

Hasil survey beberapa lembaga menyebutkan, kalau pilkada digelar Desember, partisipasinya sangat rendah.

Survey Charta Politika menyebutkan hanya 34,9 persen pemilih yang siap ke TPS, Indikator Politik Indonesia, juga hanya menyebut 34,3 persen.

Beberapa negara membuktikan itu, tingkat partisipasinya sangat rendah, kecuali Korea Selatan yang partisipasinya cukup tinggi.

Rendahnya partisipasi melahirkan pertanyaan mengenai legitimasi dan kualitas pemilu, bahkan di Belarusia dan Serbia terjadi kerusuhan setelah pemilu.

Di Belarusia, aksi protes meluas setelah pemilu dituding sebagai penyumbang meningkatanya Covid-19 di negara itu, walau pemilu bukanlah penyebab tunggal (RakyatMerdekaco.id, 22/9/2020).

Lau apakah legitimasi dan legalitas kepemimpinan pemerintahan daerah dapat dicapai ketika partisipasi pemilih diprediksi akan rendah sebagaimana asumsi umum dan hasil survey beberapa lemabag survey tersebut diatas.

Bukankah hal itu justru akan berlaku kontraproduktif dari sisi legitimasi dan legalitas kepemimpinan yang minim partisipasi dan kualitas demokrasi yang buruk karena rendahnya kehadirean dan partisipasi pemilih pada saat hari pemungutan suara.  

Tentu kita pada posisi sangat menghargai tekad pemerintah yang akan menjaga demokrasi lokal rakyat di 270 daerah yang akan menggelar Pilkada serta menjaga kontuinitas kepemimpinan pemerintahan daerah sebagai bagian kepemimpinan nasional.

Tapi, rakyat juga punya hak yang lain: hak untuk sehat, juga bebas dari kecemasan dan rasa khawatir akan keselamatan jiwanya, ini juga tidak kalah penting.

Cukup sulit untuk membuat keputusan dan atau memihak pada sikap politik yang berdiri diantar dua sisi berbeda yang sama pentingnya, antara demokrasi dengan kesehatan rakyat, jalan mana yang akan kita pilih.

Mengutip bunyi QS Alfatihah Ayat 6-7: ihdinassirrolmustakim (tunjukkan kami jalan yang lurus), sirotollazi na anamtaalihim khoirill maghdubialaihim waladdollin (jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan (jalan) mereka yang engkau murkai, dan bukan (pula jalan) jalan mereka yang sesat.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk-Nya, Aamiin. Semoga.

*Pengasuh RuDem (Ruang Demokrasi)