RDP Bareng KPU-Bawaslu, Komisi I Susun Raperda Anggaran Cadangan Pilkada 2024.

KPU dan Bawaslu saat RDP di Komisi I DPRD Lampung / istimewa
KPU dan Bawaslu saat RDP di Komisi I DPRD Lampung / istimewa

Komisi I DPRD Lampung melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KPU dan Bawaslu, Selasa (21/6). RDP itu membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Cadangan Pilkada 2024.


Anggota Komisi I DPRD Lampung Watoni Noerdin mengatakan, Raperda itu sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Ptopemperda) atas arahan dari Kemendagri berdasarkan Permendagri no 54 tahun 2019 dan Permendagri no 4 Tahun 2020.

"Ini dibuat supaya memudahkan penyelenggara mengantisipasi hal-hal yang tak dinginkan, sehingga saat pilkada nanti anggarannya siap," kata Watoni. 

Anggota Fraksi PDIP ini melanjutkan, pihaknya melakukan dialog bersama KPU dan Bawaslu untuk menyerap aspirasi dan melakukan percepatan pembuatan Raperda. 

"Agar kalau perdanya sudah sempurna, bisa dialog dengan Ketua DPRD dan masing-masing komisi, kemudian sudah siap untuk disahkan saat paripurna," sambungnya. 

Jika sudah disahkan dalam paripurna, nantinya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang bertugas menyediakan anggaran tersebut. 

Menurutnya, ada dua bentuk proses dana cadangan. Dapat langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah, atau cost sharing (berbagi) dengan kabupaten dan kota. 

Ketua KPU Lampung Erwan Bustami mengatakan, jika kebutuhan anggaran tidak mampu teralokasi di satu tahun anggaran, Pemprov bisa melakukan dana cadangan. Untuk itu diperlukan payung hukum di tingkat provinsi. 

Selain itu, pihaknya memaparkan usulan anggaran Rp618 Miliar yang diajukan untuk Pemilihan Gubernur 2024. Namun, jika cost sharing dilakukan bersama pemda kabupaten kota, maka kebutuhan Pilgub 2024 hanya Rp313 Miliar. 

"Ini sifatnya usulan, payung hukumnya sistem cost sharing ini domainnya Kepala daerah Provinsi dan kabupaten/kota," katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriah mengatakan, pihaknya mengusulkan Rp241 Miliar untuk anggaran pengawasan Pilgub 2024.