Regulasi Selamatkan Warga Dari Klaster Pilkada 2020


COVID-19, sejak dideklarasikan sebagai pandemi, berdampak terhadap berbagai agenda kegiatan kemasyarakatan dan juga kenegaraan yang harus menyesuaikan bentuk, tatacara maupun waktu pelaksanaannya.

Pilkada Serentak 2020 yang merupakan amanat UU 10/16 ikut ditunda melalui Perppu 2/2020 yang kemudian menjadi UU 6/2020 dengan catatan harus menerapkan protokol Kesehatan.

Sejak dimulainya kembali tahapan Pilkada Serentak 2020, ada empat tahapan yang dapat menimbulkan klaster penyebaran Covid-19 karena melibatkan konsentrasi massa atau kerumunan.

Keempat tahapan itu adalah:
1.  Pendaftaran pasangan calon di KPUD (4-6/9), 
2. Penetapan calon dan pengundian nomor urut paslon (23-24/9),
3. Masa kampanye (26/9-5/12),
4. Pemungutan suara (9/12). 

Sebagai langkah antisipasi, KPU selaku penyelenggara pilkada menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.6 dan 10 dan menjadikan tahapan pendaftaran paslon sebagai uji coba pertama penerapan PKPU tersebut. 

Apa yang terjadi? Kita semua tercengang ketika hampir seluruh bakal pasangan calon yang mendaftar melibatkan massa dalam jumlah banyak bahkan mencapai ribuan.

Mereka abai terhadap ketentuan penerapan protokol Kesehatan. 

Kecemasan menyeruak di tengah-tengah masyarakat dan juga tentu pemerintah menyaksikan fenomena pendaftaran paslon tersebut selama 3 hari.

Di balik itu, muncul pendapat-pendapat skeptis sampai opsi penundaan Pilkada Serentak 2020 karena tidak meyakini bahwa protokol kesehatan tak efektif pada tahapan selanjutnya.

Ada spekulasi bahkan akan banyak korban yang akan terinfeksi Covid-19 bahkan sampai korban jiwa. 

Fakta menunjukkan, menurut data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, angka penularan terinveksi Covid-19 menunjukkan peningkatan yang tajam. Pada 15/9, ada 3.507 kasus baru.

Info terbaru, Ketua KPU RI Arief Budiman terkonfirmasi positif Covid-19 (18/9).

Polmatrix Indonesia, lembaga survey, dalam rilisnya (17/9), menunjukkan publik lebih memilih penundaan pilkada di seluruh daerah. 

Ada 72,4 persen warga khawatir terjadi klaster akibat kerumunan massa selama pilkada. Sebanyak, 12,1 persen responden memilih pilkada ditunda di daerah-daerah yang berstatus zona merah.

Sedangkan 10,6 persen responden ingin pilkada tetap dilanjutkan sesuai jadwal dan 4,9 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak jawab.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati.

Menurut dia, penundaan Pilkada Serentak 2020 bukan bentuk kegagalan. Penundaan pilkada justru memberikan citra positif bagi pengambil kebijakan. 

Masyarakat bakal melihat pemerintah cepat tanggap dan bisa membaca situasi mengingat penyebaran Covid-19 yang makin massif jelang tahapan kampanye.

Lantas dimana rilis hasil survey beberapa lembaga survey bidang politik ternama lainnya yang biasanya selalu ambil bagian setiap momen politik di tanah air?

Mungkin, mereka tidak sempat mensurvey karena sibuk sebagai  ‘konsultan politik’ yang merupakan bagian dari tim pemenangan pasangan calon peserta pilkada, Waallahu alam.

Hukum sebagai perekayasa (law as a tool of social engineering) , mengutip teori penegakan hukum Lawrence M Friedman, ada tiga unsur yang mempengaruhi tegaknya hukum, yaitu (1) substansi hukum, (2) struktur hukum, (3) budaya hukum. 

Dari teori tersebut, kita coba untuk memotret fenomena efektifitas tegaknya regulasi dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran paslon pilkada ke KPUD waktu ditengarai melibatkan kerumunan.

Pengaturan tentang penggunaan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada hanya diatur dalam PKPU.

Sementara dalam Perppu 2/2020 yang dijadikan landasan yuridis penundaan pelaksanaan pemungutan suara, hanya mengatur dan merubah ketentuan sebelumnya (UU 10/2016).

Yaitu, penundaan waktu pemungutan suara (23 September 2020), menentukan waktu pemungutan suara setelah ditunda (Desember 2020).

Lainnya,  Perppu mengatur pemungutan suara hasil penundaan tidak dapat dilaksanakan karena bencana nonalam dan dijadwalkan kembali setelah bencana berakhir (vide Pasal 122A dan Pasal 201A). 

Selain itu, KPU hanya dapat memberikan sanksi administrasi, tak ada sanksi pidana, sehingga peraturan tersebut tidak mempunyai “daya paksa” bagi peserta yang terbukti tak patuh.

Para pelanggar hanya dapat dibidik menggunakan sanksi pidana dengan menggunakan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Namun, sanksinya tidak dapat secara otomatis menyasar pertanggungjawaban pada pasangan calon peserta pilkada, melainkan pada pribadi yang terlibat secara langsung pada peserta kurumunan.

Hal lain lagi misalnya, PKPU masih memberikan peluang terjadi kerumunan massa meskipun terbatas hanya 50–100 peserta pada beberapa jenis kegiatan kampanye.

KPU selaku penyelenggara dapat memberikan izin konser musik dalam kampanye, kegiatan jenis ini juga berpotensi dapat menimbulkan kerumunan massa meski hanya maksimal 100 orang.

Ini terjadi karena PKPU masih merujuk pada UU 10/16 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang tidak mengatur adanya bencana nonalam Covid-19 yang pencegahan penularannya tidak berkerumun. 

Situasi ini menggambarkan adanya gap antara ketentuan regulasi dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Untuk itu, perlu adanya pembaharuan hukum lingkup pilkada yang dapat dijadikan landasan yuridis yang lebih kuat untuk mengatur sekaligus dapat memberikan sanksi pidana.

Hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat (law as a tool of social engineering, Roscoe Pound).

Penyempurnaan regulasi pilkada ini menjadi kebutuhan yang mendesak agar ada kekuatan paksa dipatuhinya protokol kesehatan.

Adanya kekuatan memaksa untuk dipatuhinya tersebut menjadi alat pembaharuan budaya masyakat agar mematuhi protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada. 

Pembaharuan ini akan mendekatkan antara substansi hukum dengan budaya masyarakatnya yang patuh terhadap protokol kesehatan.

Penundaan waktu pemungutan suara adalah salah satu opsi yang ditawarkan beberapa pihak karena kekhawatiran atas ancaman meningkatnya penularan Covid-19.

Bila opsi penundaan tidak diakomodir, langkah penting dalam waktu singkat ini, perbaikan regulasi protokol kesehatan dalam tahapan pilkada ke dalam UU atau setingkat Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) karena kondisi darurat.

Langkah ini sangat penting demi kepentingan kesehatan masyarakat yang lebih utama maka untuk menekan, menghindari, dan memperkecil peluang penularan Covid-19.

Dalam tahapan pilkada, maka secepatnya perbaiki regulasi dan tingkatkan pengaturan tentang penggunaan protokol kesehatan dalam tahapan pilkada di dalam UU atau Perppu karena keadaan memaksa. 

* Pengasuh RuDem (Ruang Demokrasi)