Reklamasi Jumbo Seafood, Siapa yang Mengusut?

Reklamasi diduga ilegal di belakang RM Jumbo Seafood/ Faiza
Reklamasi diduga ilegal di belakang RM Jumbo Seafood/ Faiza

Penanganan reklamasi yang diduga ilegal oleh pemilik Rumah Makan Jumbo Seafood Johnson di Pesawahan Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, tampaknya belum menemui titik terang. Belum jelas siapa yang melakukan pengusutan. 


Dirreskrimsus Polda Lampung Kombes Arie Rachman Nafirin mengatakan, penanganan reklamasi ilegal tersebut ditangani oleh pemerintah daerah (Pemda). Bukan oleh polda.

"Ditangani pemerintah daerah (Pemda)," katanya menjawab WhatsApp Kantor Berita RMOLLampung, Kamis (21/10).

Kemudian, selama mencuatnya persoalan ini, Arie Rachman menyatakan pihaknya belum pernah memanggil pemilik RM Jumbo Seafood yakni Jhonson.

"Sampai saat ini kita belum memanggil pemilik tersebut (Kalo pemilik belum), tetapi kalau meminta keterangan saksi masyarakat di sekitar lokasi sudah dilakukan," kata dia.

"Untuk pengecekan lokasi juga sudah pernah kami lakukan," tambah Arie Rachman Nafirin.

Sebelumnya, Kasi Pengawasan dan Kelautan DKP Provinsi Lampung Budi Setiawan mengatakan, persoalan reklamasi ilegal ini ditangani oleh Polda Lampung.

"Dalam proses. Lagi dalam penanganan Polda Lampung," jelas dia singkat.

Sebelumnya, Pengamat Hukum Tata Negara Unila Budiono menilai dugaan reklamasi ilegal di belakang Rumah Makan Jumbo  harus segera diusut. 

Menurut Budiono, pelaku reklamasi ilegal harus diproses hukum menggunakan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) No 32 tahun 2009.

Jika dilakukan dengan sengaja, ancaman pidananya, berdasarkan Pasal 98 ayat (1) berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp3 M dan paling banyak Rp10 M. 

Sementara jika karena kelalaian diatur dalam Pasal 99 ayat (1) yang berbunyi setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp1 M dan paling banyak Rp3 M.