Rekomendasi Bawaslu 26 ASN Se-Lampung Langgar Netralitas Pilkada

Bawaslu Provinsi Lampung merilis ada 26 Aparatur Sipil Negara (ASN) melanggar netralitas selama tahapan pemilihan bupati dan wali kota.


Dari 26 ASN yang melanggar netralitas tersebut direkomendasikan ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).

Hasilnya, KASN telah mengeluarkan rekomendasi sanksi sebanyak 24 orang ASN ke instansi asalnya untuk diambil tindakan. Sedangkan 2 lainnya masih dalam proses.

Sementara itu, selama musim kampanye pemilihan jajaran Bawaslu juga telah mengeluarkan sedikitnya 9 surat peringatan langsung kepada pasangan calon bupati/wali kota yang melanggar protokol Covid-19.

Surat peringatan terbanyak berasal dari Kota Bandarlampung yakni 7 surat peringatan kepada 3 (tiga) pasangan calon wali kota. 

Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengungkapkan, ASN yang dimaksud bukan saja Pengawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjan kerja (P3K) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Tetapi, juga pegawai honorer daerah juga dapat dimaknai sebagai pegawai pemerintah. Sebab, sesuai Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2015 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PNS, disebutkan bahwa penghasilan/gaji tenaga honorer bersumber dari APBD atau APBN.

“Tenaga honorer juga harus netral karena gaji mereka bersumber dari APBD atau APBN. Memang mereka bukan ASN sebagaimana undang-undang ASN, namun mereka bagian dari pekerja pemerintah,” ujarnya, Jumat (16/10).

Dikatakan, Bawaslu kabupaten/kota juga bisa memproses penanganan pelanggaran apabila honorer daerah  tidak netral atau mendukung pasangan calon tertentu.

Prosesnya justru lebih mudah, setelah dipanggil untuk klarifikasi dan terbukti tidak netral, rekomendasinya bisa diteruskan ke pemda setempat melalui Sekda kabupaten/kota untuk diambil tindakan, tidak perlu ke KASN.

Bawaslu kabupaten/kota diminta tidak ragu-ragu memproses penanganan pelanggaran netralitas pegawai honorer daerah. Sebab dilapangan pegawai honorer daerah lebih sering berkampanye melalui media social dengan memposting pendapatnya untuk mendukung calon kepala daerah tertentu. 

Koordinator Divisi Pegawasan Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar menjelaskan,  dalam 20 puluh hari masa kampanye (26 September 2020 s.d 15 Oktober 2020), Bawaslu Kab/kota mengedepankan pencegahan dalam menegakkan pengawasan protocol covid.

Sehingga belum banyak surat peringatan diberikan kepada pasangan calon kepala daerah. Namun selama masa kampanye selanjutnya, bisa jadi lebih banyak surat peringatan bahkan penerusan laporan ke kepolisian terhadap pelanggaran protokol Covid 19 untuk masuk ke ranah hukum pidana.

Selain itu, Iskardo juga menyebut masih cukup banyak tim pemenangan calon kepala daerah yang melakukan kampanye tatap muka baik di ruang/gedung pertemuan ataupun rumah warga tanpa dilengkapi STTP (surat tanda terima pemberitahuan) kampanye dari kepolisian.

Idealnya semua pasangan calon yang berkampanye harus mengantongi STTP kampanye dan melaporkan ke Bawaslu. Bila tidak mengantongi STTP namun tetap melakukan kampanye tatap muka, Bawaslu akan memproses penanganan pelanggarannya.