Rektor Universitas Teknokrat Kembali Disomasi Mahasiswa

Somasi yang dilayangkan LBH Bandarlampung/Ist
Somasi yang dilayangkan LBH Bandarlampung/Ist

Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Nasrullah Yusuf kembali disomasi oleh empat mahasiswa Teknik Sipil melalui LBH Bandarlampung, Kamis (29/7).


Direktur LBH Bandarlampung Candra Muliawan mengatakan, somasi kembali dilayangkan lantaran Rektor Teknokrat diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan DO dan Skorsing terhadap mahasiswa Teknik Sipil tanpa alasan yang jelas dan rasional. 

Sehingga menimbulkan kerugian pada para mahasiswa, baik materil yang tidak sedikit karena pembongkaran sekretariat yang terletak di luar kampus, dan kerugian imateriil karena mendapatkan stigma yang menyebabkan trauma dan psikis. 

Sehingga, pihaknya sebagai kuasa hukum para mahasiswa yang di DO dan Skorsing, melalui somasi dan peringatan tersebut meminta kepada Rektor Teknokrat untuk mengganti kerugian para mahasiswa baik secara materiil maupun imateriil.

"Meminta maaf kepada para mahasiswa dan publik melalui media cetak maupun elektronik, memulihkan harkat dan martabat serta nama baik para mahasiswa dari stigma negatif yang ada di publik," ujarnya. 

Jika permintaan tersebut tidak diindahkan maka, LBH Bandarlampung akan melakukan gugatan pada pengadilan setempat.

Selain itu, pihaknya juga mendorong Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah II melakukan audit akademik atas pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Univesitas Teknokrat. 

Sebelumnya, LBH Bandarlampung telah melayangkan somasi atau permohonan klarifikasi pada Senin 19 April 2021. Lalu, dibalas dengan undangan klarifikasi dari pihak kampus pada Kamis 22 April 2021. 

LBH telah memberikan waktu 7 hari sejak disampaikannya klarifikasi agar kampus mencabut seluruh sanksi yang diberikan kepada 9 Mahasiswa Teknik Sipil yang dituduh telah mencemarkan nama baik kampus. 

Namun, Kamis 29 April 2020, pihak kampus melalui perwakilannya menyambangi kantor LBH Bandarlampung dan membawa pesan bahwa tidak mampu memenuhi tuntutan para mahasiswa untuk mencabut seluruh SK DO dan Skorsing yang telah diterbitkannya.

"Respons tersebut merupakan bentuk itikat buruk kampus karena telah memberikan janji palsu akan mempertimbangkan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa dan menyelesaikannya secara kekeluargaan," kata dia. 

Padahal, lanjutnya, para mahasiswa telah menunjukkan itikat baiknya dengan datang langsung ke kampus bersama dengan LBH selaku pendamping hukum untuk dapat hadir dan mendengarkan klarifikasi dari pihak kampus secara langsung. 

Sebelumnya, pihak kampus membantah somasi yang dilayangkan LBH Bandarlampung. Pihak UTI mengatakan, selain karena kredit semester dan IPK rendah juga karena para mahasiswa dinilai mencemarkan nama baik kampus dengan adanya aktifitas HIMA Teknik Sipil UTI di sekret yang terletak di luar kampus.

Bahkan, lanjutnya, seluruh aktifitas kegiatan HIMA Teknik Sipil yang dianggap mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berpotensi menjadi kegiatan yang bersifat ekstrimisme dan radikalisme.

Klarifikasi tersebut dinilai LBH bertentangan dengan fakta bahwa para mahasiswa tidak pernah mendapatkan IPK dibawah standar. Bahkan ada mahasiswa pernah menjadi finalis dalam beberapa ajang perlombaan akademik di tingkat nasional.

 "Sehingga pemberian sanksi DO dan Skorsing kepada 9 Mahasiswa diduga cacat prosedur, karena pemberian sanksi dilakukan tanpa adanya teguran sama sekali dan tidak bersifat kekeluargaan seperti apa yang telah di klaim oleh kampus," ujarnya. 

Bahkan, kata Kodri, penyampaian SK DO dan skorsing disampaikan melalui pesan Whatsapp. Para mahasiswa juga keberatan diberi sanksi, pasalnya mereka baru membayarkan Uang Kuliah Tunggal.