Relawan Jokowi Somasi Hak Ulayat Terhadap PTPN 7 Blambangan Umpu




Relawan Presiden Jokowi mengirim somasi agar PTPN 7 Blambangan Umpu merealisasi kesempakatan dengan Penyimbang Adat Buay Pamuka Pangeran Udik, Kabupaten Waykanan.

Ada empat kesepakatan lahan milik masyarakat adat seluas 950 hektare yang telah disepakati PTPN 7 Blambangan Umpu yang belum teralisasi sejak lahan adat jadi perkebunan karet tahun 1982.

"Kami telah layangkan somasi terkait empat tuntutan masyarakat tersebut hari ini," ujar Sekretaris DPC Bara JP Waykanan Indro Wibowo kepada Kantor Berita RMOLLampung, Senin (22/6).

[caption id="attachment_45660" align="alignnone" width="800"] Bara JP Kabupaten Waykanan mensomasi PTPN 7 Blambangan Umpu/Foto Bara JP Waykanan.[/caption]

Dijelaskannya, keempat tuntutan masyarakat tersebut adalah soal pembebasan lahan pinggir jalan, karyawan dari warga setempat, jabatan dan honor buat penyimbang adat, serta penyelesaian HGU.

Pertama, masyarakat menghendaki pembebasan lahan 100 meter dari pinggir badan jalan dipergunakan atau dikelola masyarakat setempat.

Kedua, 70 persen karyawan PTPN 7 Blambangan Umpu diambil dari masyarakat setempat.

[caption id="attachment_45661" align="alignnone" width="800"] Bara JP Waykanan berusaha memperjuangkan hak ulayat warga yang dikuasai PTPN 7 Blambangan Umpu sejal 1982/Foto Bara JP Waykanan.[/caption]

Ketiga, PTPN 7 Blambangan Umpu, memberikan jabatan struktural serta memberikan honor kepada para penyimbang adat.

Keempat, PTPN 7 menyelesaikan HGU.

"Perusahaan belum memiliki HGU, hal ini terkait legalitas, pajak, dan berbagai kewajiban perusahaan lainnya," kata Indro.

Somasi tersebut ditandatangani Azwari, ketua Dewan Pimpinan Cabang Barisan Relawan Jalan Perubahan (DPC Bara JP) Kabupaten Waykanan.

Berita Sebelumnya

Bravo Lima