Rentan Dikorupsi, Pajak air Tanah Jadi Sorotan KPK di Lampung

Temu media Roadshow Bus KPK 2022 di Lampung / Faiza
Temu media Roadshow Bus KPK 2022 di Lampung / Faiza

Modus perizinan air tanah yang rentan jadi sasaran korupsi dan gratifikasi jadi salah satu perhatian KPK di Lampung.


Hal itu disampaikan Kepala Satuan Tugas Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) KPK Dwi Aprilia Linda di temu media saat Roadshow Bus KPK 2022 di Lampung di Pondok Rimbawan Bandar Lampung, Kamis (22/9)

"Tahun ini permasalahan yang kita selesaikan izin air tanah, agar nanti jangan suap biar izinnya dipermudah," kata dia.

Ia menjelaskan, para pelaku usaha atau pihak swasta yang biasanya sangat membutuhkan air tanah adalah perhotelan, rumah sakit, dan perkebunan.

Ia mengingatkan para pengusaha untuk patuh membayar pajak.

"Persoalan ini (permudah perizinan) akan kami bawa ke pusat dan akan melibatkan dua kementerian yakni Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral)," sambungnya.

Juru Bicara KPK Ali Fikri menambahkan, hal itu merupakan bagian dari pencegahan korupsi yang dilakukan KPK. Harapannya angka korupsi dapat terus menurun.

"KPK masuk ke wilayah itu sebagai bagian dari pencegahan korupsi KPK, karena perizinan dan penggunaan air tanah ini rentan sekali dikorupsi," katanya.