Ribuan Dukungan Caden TMS Berpotensi Pidana

Berdasarkan pleno terbuka KPU Bandarlampung di 20 kecamatan ditemukan lebih dari setengah dukungan calon independen tidak memenuhi syarat (TMS).


Besarannya, dari 47.552 dukungan pasangan caden Firmansyah-Bustomi, ada 26.286 dukungan TMS dan 21.266 dukungan yang Memenuhi Syarat (MS.

Sedangkan, dari 43.337 dukungan pasangan caden Ike Edwin-dr. Zam Zanariah ada 20.482 dukungan TMS dan  22.855 dukungan yang MS.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Bandarlampung Fery Triatmojo mengatakan, mayoritas dukungan dianggap TMS lantaran masyarakat mengaku tak pernah memberikan dukungan terhadap caden.

Selain itu, dukungan dianggap TMS karena adanya dukungan ASN, penyelenggara pemilu, warga yang meninggal dunia, dan mengalami gangguan jiwa.

"Masyarakat tidak merasa memberikan dukungan berupa fotokopi e-KTP kepada tim bapaslon perseorangan," ujarnya.

Padahal, menurutnya dalam form B1 dalam verifikasi administrasi berkas dukungan terdapat surat pernyataan mendukung caden yang ditandatangani.

Menurut Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Divisi Hukum, Tamri, dukungan masyarakat yang dianggap TMS karena mengaku tidak pernah memberikan dukungan pada bapaslon perseorangan dapat dipidana.

"Berdasarkan Pasal 185 dan Pasal 185 A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bahwa setiap orang yang dengan sengaja memalsukan dokumen dukungan diancam dengan pidana," katanya, Rabu (15/7).

Menurut Tamri, saat ini Bawaslu Lampung, mendorong Bawaslu Bandarlampung untuk melakukan kajian penerapan pidana pemilu.

Bawaslu akan menelusuri dukungan masyarakat yang memberikan fotokopi e-KTP dan surat pernyataan mendukung pada saat tahapan verifikasi administrasi hingga verifikasi faktual.

"Tapi apakah dia mengisi BA-5 atau tidak, itu tidak berpengaruh karena dokumennya sudah masuk," tambahnya.

Ia melanjutkan, PPS dan PPK dalam melakukan verifikasi faktual pada warga hanya dilengkapi dokumen data B1-1 KWK Perseorangan tanpa menyertakan dokumen surat pernyataan dukungan warga.

"Dokumen itu milik KPU, kita tidak tahu apakah itu aturan internal KPU, informasi yang dikecualikan atau tidak. Kita tidak berani menanggapi," ujarnya.