Ribuan Petani Hutan Pesawaran Terima SK Kulin KK dan IUPHKm

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona serahkan SK Kulin KK dan IUPHKm/ Ist
Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona serahkan SK Kulin KK dan IUPHKm/ Ist

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menyerahkan surat keputusan (SK) pengakuan dan perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) dan SK Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada ribuan petani hutan yang ada di kabupaten setempat.


Bupati mengatakan, SK yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, menjadikan para petani hutan register memiliki status sah di negara dan juga telah merestui pemanfaatan lahan hutan register kepada para petani hutan yang ada di Pesawaran. 

"Dengan terbitnya SK ini, para petani di wilayah register mempunyai hak dan kewajiban serta mendapat status sah dari negara dalam pengelolaan hutan. Saya berharap dengan adanya program ini dapat mensejahterakan lagi para petani hutan di Pesawaran," kata Dendi, Kamis (30/12), seusai menyerahkan SK di balai Desa Bunut Seberang Kecamatan Way Ratai.

Menurutnya, selain dapat memanfaatkan hutan register, para petani  juga berkewajiban melindungi kelestarian hutan, dengan begitu dapat mencegah bencana banjir dan tanah longsor akibat hutan gundul. 

"Saya berharap para penggarap ini dapat menjaga kelestarian hutan yang mereka garap, karena kita ketahui setiap masuk musim penghujan Kabupaten Pesawaran menjadi salah satu daerah yang sering terkena musibah banjir, namun itu dapat kita cegah asal hutan yang ada saat ini dilestarikan dan dijaga dari oknum-oknum yang merusak hutan atau menebang pohon di hutan," ujarnya.

Sementara, Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Setdakab Pesawaran Anggun Saputra menuturkan, pada hari ini pihaknya membagikan kepada 1286 penggarap dengan luasan lahan 2.570,09 Hektare yang tersebar di lima kecamatan diantaranya Kecamatan Way Khilau, Way Ratai, Kedondong, Marga Punduh dan Padang Cermin.

"Dalam SK tersebut pemanfaatan lahan untuk satu orangnya selama 35 tahun dengan luas lahan 2 hektare, dalam jangka waktu itu, kelompok tani dapat menggarap hutan register dengan tanaman menghasilkan dan tetap menjaga tanaman keras yang berada di hutan register dan tidak melakukan pengrusakan hutan," katanya.

Dikatakannya, SK tersebut bisa sewaktu-waktu dicabut, apabila penggarap yang menerima SK melakukan perusakan hutan. 

"Nanti ada tim dari pusat, Pemprov Lampung, dan Pemkab Pesawaran, yang melakukan evaluasi apakah hutan itu terjaga dengan baik oleh petani hutan yang menerima SK atau malah mereka rusak hutannya, sanksinya apabila merusak hutan tentu akan dicabut kembali SK nya," pungkasnya.