RUU Kejaksaan: Optimalisasi Penuntutan


ISTILAH “hilang sapi, kalau lapor kehilangan kambing ke aparat penegak hukum” adalah kata-kata tentang pelaksanaan hukum yang sering kita dengar di masyarakat.

Maksud kata-kata tersebut, pencari keadilan akan rugi lebih banyak kalau melaporkan adanya kejahatan. Kasusnya belum tentu terungkap kerugian bakal lebih besar.

Kemungkinan, terjadinya hal itu akibat ketidaksingkronan antara penyidik dan penuntut umum.

Apalagi dalam perkara korupsi yang penyidiknya bukan jaksa, karena KUHAP tidak mengatur asset tracing, maka penuntutan perkara korupsi tidak disertai penyitaan terhadap aset-aset terdakwa.

Akibatnya, ketika pengadilan memutuskan pidana tambahan pengembalian kerugian keuangan negara, jaksa kesulitan melakukan eksekusi.

Selama ini, dalam tindak pidana umum, hubungan antara penyidik dan penuntut umum diwadahi dalam lembaga “pra-penuntutan”.

Penyidik melakukan pelimpahan tahap pertama berupa berkas perkara kepada penuntut umum.

Penuntut umum lalu meneliti, kalau memenuhi unsur tindak pidana (P21), selanjutnya dilakukan pelimpahan tahap kedua berupa tersangka dan barang bukti.

Yang seringkali timbul masalah, penuntut umum mengembalikan berkas disertai petunjuk (P19) dan terjadi bolak-balik perkara dalam hal mana KUHAP tidak membatasi jumlahnya.

Dalam keadaan demikian, apabila penyidik menyatakan optimal, penuntut umum dapat melakukan pemeriksaan tambahan yang terbatas pada saksi-saksi saja. 

Seperti kasus korupsi di Lampung dengan tersangka AA yang penyidiknya bukan jaksa. Ternyata, dalam penyidikan, hanya sebagian kecil saja aset-aset AA yang disita.

Padahal, banyak aset AA yang bertebaran.

Ketika pengadilan memutuskan pidana tambahan penggantian kerugian keuangan negara, aset AA tidak mencukupi yang menimbulkan kerepotan jaksa melakukan eksekusi.

RUU KEJAKSAAN

RUU Kejaksaan yang baru untuk merubah UU Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 (UU No. 16/2004) dibuat untuk menyempurnakan pelbagai kelemahan dan masalah-masalah di atas.

Termasuk, kelembagaan kejaksaan sebagai lembaga negara dalam rumpun yudikatif atau eksekutif, perlindungan jaksa, perluasan kewenangan jaksa di bidang pidana (termasuk diskresi penuntutan berdasar asas restoratif justice), di bidang perdata, dan tata usaha negara, serta bidang-bidang lainnya berdasarkan undang-undang.

Dari semua pembaruan tersebut, banyak mendapat perhatian bidang penuntutan, karena dalam RUU tersebut, jaksa akan menjadi pengendali proses penuntutan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi.

Dalam teori terdapat asas single prosecution system.

Menurut etimologi, kata “prosecution” sendiri berasal dari bahasa latin: prosecutus dan terdiri dari pro (sebelum) dan sequi (mengikuti) yang dapat dipahami sebagai “proses perkara dari awal hingga berakhir”.

Dalam hal ini, jaksa yang menangani perkara dari awal hingga akhir/eksekusi.

Dengan demikian, tidaklah mengherankan apabila jaksa memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan proses penegakan hukum di suatu negara. 

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, posisi kejaksaan adalah sebagai penuntut umum tunggal (single prosecution system) maupun sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar), dalam perkembangannya, semakin terabaikan.

Saat ini, ada beberapa lembaga lain yang juga melaksanakan fungsi penuntutan dan eksekusi tetapi tidak dikendalikan oleh Jaksa Agung.

Misalnya, perkara tipikor yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun terhadap pelaku tindak pidana dalam lingkungan peradilan militer yang dilakukan oleh oditurat militer, oditurat militer tinggi dan oditurat Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Komitmen dunia internasional mengenai pentingnya penguatan peran Jaksa dalam fungsi penegakan hukum antara lain terwujud dalam United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors (Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa).

Sebagaimana diadopsi dalam Kongres Pencegahan Kejahatan ke-8, di Havana tahun 1990.

Pasal 11 Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa tersebut menyatakan bahwa jaksa harus melakukan peran aktif dalam proses penanganan perkara pidana, termasuk melakukan penuntutan.

Jika diizinkan oleh hukum atau sesuai dengan kebiasaan setempat, jaksa berperan aktif dalam penyidikan, pengawasan terhadap keabsahan penyidikan tersebut, mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan dan menjalankan fungsi lain sebagai wakil kepentingan umum.

Kalimat “jaksa melakukan penuntutan” harus dimaknai sebagai implementasi dari prinsip penuntut umum tunggal (single prosecution system) dalam sistem peradilan pidana.

Apabila RUU Kejaksaan menjadi UU Kejaksaan yang baru, para pencari keadilan akan meletakan tumpuan keadilan pada jaksa, sehingga proses penuntutan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi akan optimal mewujudkan kebenaran material (substantial truth) dan keadilan. ***

* Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung