Saksi Ahli Eva-Deddy: 16 Alasan Tuduhan TSM Patut Ditolak

Yusdianto, saksi ahli terlapor paslon 03 Pilwalkot Bandarlampung Eva-Deddy, mengatakan dugaan pelanggaran TSM tendensius dan mengada-ngada sehingga patut diabaikan Bawaslu Lampung.


Pakar hukum dari Universitas Lampung ini mengatakan pelapor, paslon 02 Yusuf Kohar-Tulus Purnomo menyoal kebijakan-kebijakan Wali Kota Bandarlampung Herman HN, bukan kebijakan Bawaslu.

"Pemohon hanya berdasarkan asumsi, mengada-ada, imajiner," ujarnya pada sidang dugaan pelanggaran terstruktur sistematis dan masif (TSM) Bawaslu Lampung di Hotel Bukit Randu, Kota Bandarlampung, Senin (28/12).

Yusdianto menguraikan 16 poin alasan patut diabaikannya laporan pelapor oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Lampung.

Pertama, legal standing pelapor. Pelapor melakukannya pukul 23.00 WIB, saat pencoblosan, penghitungan suara di TPS, dan hasil hitung cepat (quick count) telah selesai. 

Padahal, Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020, laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM seharusnya disampaikan sejak tahapan penetapan peserta sampai hari pemungutan suara. 

Kemudian, identitas pelapor hanya mencantumkan data diri. Seharusnya pelapor mendiskripsikan kepentingan atau hubungan hukum terkait hasil perolehan suara terlapor terhadap signifikansi gugatan TSM. 

Sehingga, menurut hukum laporan a quo, pemohon telah mengandung cacat formil, premature, dan beralasan hukum untuk ditolak. 

Kedua, gugatan ini, salah alamat. Secara umum, pelapor menyoal netralitas ASN. Sewajarnya, laporan diajukan sebelum gugatan TSM ke Bawaslu.

Ketiga, bila menggunakan interpretasi gramatikal sistematis, kata istri hanya diatur secara in-heren dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Kedudukan istri tidak diatur secara in-heren, eksplisit maupun implied menurut UU No.1 Tahun 2015 tentang PP Pengganti UU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-Undang.

"Tidak ada terminologi Istri dalam kedudukan hukum yang diperluas sebagaimana dalam hubungan keperdataan," ujar Yusdianto.

Keempat, Eva Dwiana bukan petahana yang sedang menjabat, sehingga pernyataan bahwa Eva Dwiana diuntungkan oleh kebijakan wali kota patut dibuktikan secara keseluruhan oleh pemohon.

Kelima, dalam sidang ini pemohon lebih banyak mempersoalkan kinerja Herman HN, terutama soal kebijakan penanganan pandemi Covid-19, bukanlah kompetensi majelis ini untuk memeriksanya.

“Untuk itu, saya menyarankan dan bila diperkenankan majelis ini tidak boleh menyoal kinerja Wali kota yang tidak ada korelasi sama sekali terkait pilwalkot,” ujarnya.

Keenam, pernyataan paslon 03 bahwa para ketua RT dan jajaran pengurusnya, para linmas, Posyandu, PKK, Kelompok Sadar Wisata, anggota Majelis Taklim Rahmat Hidayah memanfaatkan APBD untuk memengaruhi pemilih dan alat politik adalah dugaan yang sangat tendensius.

“Dalil tersebut merupakan dugaan yang sangat tendensius dan cenderung mengada-ada, karena paslon Eva-Deddy tidak memiliki kekuasaan apalagi kewenangan untuk memerintahkan kecuali pasangan yang berstatus incumbent (petahana)," ujarnya.

Pemohon secara kasat mata telah mencampuradukan antara Kinerja Kepala Daerah Herman HN dengan Kinerja paslon Eva-Deddy, Prasangka Pemohon ini patut diabaikan dan ditolak oleh oleh Majelis Pemeriksa ini, tambah Yusdianto.

Ketujuh, dalil kecurangan TSM yang dilakukan Paslon 03 Eva-Deddy, dari unsur terstruktur, sistematis dan massif dalam Perbaikan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, tertanggal 17 Desember 2020. Pembuktian TSM sama sekali tidak terlihat dalam fundamentum petendi pemohon. 

Kedelapan, dari uraian dalil-dalil Pemohon, terlihat bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang didalilkan dengan signifikansinya terhadap perolehan suara. Pemohon hanya mencantumkan contoh-contoh peristiwa tanpa ada ada uraian yang jelas dan lengkap mengenai apa, kapan, di mana, siapa dan bagaimana kaitan dengan perolehan suara. Oleh karena itu Permohonan Pemohon semestinya ditolak karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Kesembilan, Kuasa Hukum Pemohon sama sekali tidak menyinggung hubungan kausalitas antara terstruktur, sistematis, yang berdampak masif dalam hubungannya dengan perolehan suara antar pasangan calon. Selain itu, unsur penyalah gunaan kewenangan tidak terlihat dan dibuktikan unsur penyalahgunaan diatas yang ada hanya asumsi dan dugaan belaka.

Kesepuluh, kecurangan secara TSM harus digali kebenarannya oleh Majelis. Kemudian, kecurangan secara TSM tetap dalam bingkai hasil suara. Seberapa signifikan kecurangan TSM terhadap selisih jumlah suara? Menurut Yusdianto, hal-hal ini sama sekali tidak diungkapkan dalam dalil pemohon.

Untuk membuktikan TSM harus menunjukkan bukti terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50 persen kecamatan. Kota Bandarlampung memiliki 20 Kecamatan dan laporan pelapor tidak memenuhi syarat formil dan materil, apalagi asumsi TSM didalilkan sama oleh Pemohon pada tiap kecamatan.

Menurut Pasal 15 ayat 3 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020, uraian dalam pokok perkara yang dilaporkan mendeskripsikan uraian yang jelas mengenai obyek pelanggaran meliputi: 1. Pelaku, 2. Waktu Peristiwa, 3. Tempat peristiwa, 4. Saksi-saksi; 5. Bukti lainnya dan 6. Kronologi peristiwa. 

“Membaca seluruh dan menyimak secara mendalam laporan pelapor tidak ditemukan uraian secara terperinci, tidak terang, tidak jelas dan tidak lengkap tentang pelanggaran TSM apa yang dilakukan oleh terlapor. Pemohon menjelaskan yang bersifat kualitatif dengan mencantumkan contoh-contoh peristiwa yang kemudian diklaim Pemohon sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tanpa menguraikan hubungannya dengan data kuantitatif, apa, kapan, di mana, siapa dan bagaimana terjadinya dugaan kecurangan dan pelanggaran TSM itu dilakukan,” jelasnya.

Kesebelas, yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah persoalan normatif yang telah diatur dalam Undang-Undang. Diantaranya, tugas penanganan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional dianggap sebuah Pelanggaran atau Kecurangan atau menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon.

Keduabelas, dugaan pemohon dalam penggunaan dana APBD dan Program pemerintah yang menguntung salah satu Pasangan calon ini menganggap anggota DPRD tidak pernah ada atau bekerja, termasuk anggota DPRD yang berasal dari partai pendukung calon tersebut.

Padahal, APBD merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah dengan DPRD yang disusun dalam wujud Peraturan Daerah APBD. Penyusunan Perda APBD melibatkan anggota DPRD yang mana di dalamnya juga terdapat wakil rakyat dari partai politik, termasuk partai politik pendukung calon-calon kepala daerah.

Ketigabelas, Bahwa, asumsi Pemohon terkait penggunaan dana APBD tersebut menemukan pijakannya berdasarkan pada dalil Pemohon yang membangun proposisi dan logika berpikir hukum dan perundangundangan yang tidak tepat, cenderung tendensius dan imajener.

Keempatbelas, Bahwa dalli Pemohon tersebut bersifat mengenerelasasi tanpa penjelasan lebih lanjut yang logis dan rasional tentang bagaimana program pemerintah tersebut dapat berpengaruh terhadap pilihan para pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Di mana program tersebut bukan ditujukan untuk pendukung salah satu peserta Pilkada, tapi untuk seluruh rakyat yang berhak tanpa adanya diskriminasi berdasarkan apa pun, terlebih berdasarkan pilihan politik.

Kelimabelas, Bahwa sebagaimana Pasal 37 Poin (b) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 tentang TSM, menyatakan majelis pemeriksa melakukan pembuktian, menegaskan alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian paling kurang 2 alat bukti berdasarkan keyakinan majelis pemeriksa. 

“Saya mencermati, dari 20 kecamatan yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonan, sudah sewajarnya setiap dalil yang dimohonkan menghadirkan dua alat bukti. Sehingga dugaan pemohoan ini dilakukan karena subjectifitas dan bernarasi tendensius bisa dijawab,” kata dia.

Keenambelas, permohonan Pemohon hanya didasarkan pada dalil asumtif, mengada-ada dan imajiner tanpa memberikan gambaran tentang fakta kejadian yang konkret yakni dimana kejadiannya, siapa pelakunya, kapan kejadiannya, modusnya seperti apa, dan keterangan-keterangan lainnya yang memperjelas dalil-dalil tersebut, serta keterkaitannya dengan termohon yang hanya sebagai Pemilih bukan sebagai Peserta Pemilihan.