Saksi Korupsi Benih Jagung Tambah, Penahanan Tunggu Audit BPK

Andrie W Setiawan/Faiza RMOLLampung
Andrie W Setiawan/Faiza RMOLLampung

Setelah memeriksa tujuh saksi (ASN), Kejati Lampung memeriksa lagi satu ASN dan satu rekanan kasus dugaan korupsi pengadaan benih jagung. Kejati belum menahan para tersangka lantaran belum rampungnya audit badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


Setelah memeriksa tujuh saksi (ASN), Kejati Lampung memeriksa lagi satu ASN dan satu rekanan kasus dugaan korupsi pengadaan benih jagung. Kejati belum menahan para tersangka lantaran belum rampungnya audit badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kasi Penkum Kejati Lampung Andrie W. Setiawan mengatakan saksi tersebut adalah MD yang merupakan ASN di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung dan IM rekanan atau swasta dengan nama perusahaan PT. Dempo. 

“Dua saksi diantaranya MD berstatus ASN Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dan IM berstatus swasta dari PT. Dempo,” katanya, Rabu (2/6).

Saat ini, Kejati Lampung tengah fokus memeriksa saksi-saksi dalam kasus ini. Sebelumnya, Kejati Lampung telah memeriksa empat saksi ASN Pemprov Lampung berinisial SY, BA, US, dan AH.

Kemudian tiga saksi di antaranya SY dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung,  DY Berasal dari UPT Tanaman Pangan Malang dan NM berasal dari UPT Tanaman Pangan Surabaya.

Diketahui, Kejati telah menetapkan tiga tersangka kasus pengadaan benih jagung Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI yang dialokasikan untuk Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

Mereka yang diperiksa Mantan Asisten II Pemerintah Provinsi Lampung Edi Yanto, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Herlin Retnowati, dan Rekanan IMM (Imama). 

Tunggu BPK

Meski Penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan benih jagung telah berlangsung selama tujuh bulan, Kejati Lampung masih menantikan hasil audit perhitungan kerugian negara yang diajukan ke BPK RI.

Pengajuan tersebut dilayangkan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Lampung sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan pada Oktober 2020.

Kejaksaan Tinggi Lampung mengaku yakin bahwa memang terdapat tindak pidana dalam pengadaan itu dan pastinya termasuk berikut dengan kerugian negara yang timbulnya.

“Dalam hal ini Kejati Lampung optimis, bahwa dalam pengadaan benih jagung tersebut terdapat tindak pidananya, dan juga Kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan para Tersangka,” terangnya.

Namun belum dilakukan penahanan terhadap mereka lantaran audit badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih belum rampung.