SE Gubernur Warning Bupati Dan Wali Kota Tidak Politisasi Bansos Covid-19

Usai menerbitkan SE (surat edaran) larangan aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak atau meninggalkan Kota Bandarlampung sejak ditetapkan zona merah, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi kini menerbitkan kembali SE.


SE yang terbit hari ini, Selasa (5/5), Arinal mengingatkan agar kepala daerah baik Bupati dan Wali Kota untuk tidak melakukan politisasi bantuan sosial (bansos) virus corona atau Covid-19.

"Agar tidak memanfaatkan/menggunakan bansos ke masyarakat terkait dampak Covid-19 baik bersumber dari APBN maupun APBD untuk kepentingan politik," demikian bunyi kutipan SE itu.

Selain itu, dalam SE No 045.2/1431/01/2020, Arinal mengharapkan, agar penyaluran bansos tidak mencantumkan nama atau foto kepala daerah atau wakil kepala daerah cukup mencantumkan nama dan logo kabupaten/kota.

"Khusus kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020 agar bansos kepada masyarakat tidak menguntungkan atau merugikan kepada pihak-pihak yang akan mencalonkan diri pada pilkada yang dimaksud," lanjutnya.

Poin selanjutnya, kepala daerah/wakil kepala daerah agar menghindari pendistribusian bansos yang memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan atau kelompok politik tertentu.

"Melaporkan pendistribusian bansos kepada masyarakat ata dampak Covid-19 kepada gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Lampung," tegasnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, SE yang dikeluarkan Gubernur adalah tindaklanjut dari masukan yang disampaikan Bawaslu Lampung.

"SE Gubernur diatas dikeluarkan atas masukan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Lampung kepada Gubernur dalam rangka menyikapi maraknya bantuan Covid 19 yang terdapat gambar kada yang berpotensi mencalonkan diri pada pemilihan yang akan datang," ungkap Khoir, sapaannya.