Sejak 2013 Nihil PAD, DPRD: PT Wahana Raharja Jangan Jadi Tempat Parkir Pensiunan Pejabat

Hanifal/ Vera
Hanifal/ Vera

DPRD Lampung menyebutkan selama delapan tahun (2013 sampai 2021) BUMD PT Wahana Raharja tidak menghasilkan atau nihil pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemprov Lampung.


"Jadi selama 8 tahun tidak ada PAD yang masuk dari PT Wahana Raharja," kata Anggota Komisi III DPRD Lampung Hanifal, Kamis (7/10).

"Mereka juga mengaku memiliki usaha baru, tetapi terkendala modal dan miris juga dengarnya apalagi mereka saat ini sedang terlilit utang dari peralihan direksi lama ke baru," sambungnya.

Maka dari itu untuk menyelesaikan persoalan ini, DPRD telah menginisiasi PT Wahana Raharja dengan raperda tentang tata kelola BUMD pada tahun 2020 untuk pedoman pelaksanaan.

"Di dalam raperda itu mengatur seperti bidang yang mau digarap baik dari segi teknis ataupun masalah pengangkatan direksi dan komisaris ada semua di dalam raperda itu,"ujarnya.

Contohnya, Komisaris yang menjabat harus berumur 55 tahun dan direktur tidak boleh berasal dari partai politik (Parpol).

"Jangan sampai BUMD menjadi tempat parkirnya para pensiunan pejabat," tegas Hanifal di Ruang Komisi III DPRD Lampung.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris PT Wahana Raharja Fico Ferdianto mengaku, bahwa sejak tahun 2013 sampai saat ini memang belum memberikan PAD karena perusahaan mengalami kerugian besar.

"Sejak 2013 sampai 2021 belum memberikan PAD dikarenakan kerugian perusahaan dan untuk saat ini, informasi itu yang dapat saya berikan," katanya.

"Sedangkan untuk tahun 2004 sampai 2013 PT Wahana Raharja telah menyetorkan PAD ke Pemprov Lampung sebesar Rp1,3 Miliar," tambahnya. 

Selain itu, Fiko juga mengaku kendala-kendala yang dihadapi PT Wahana Raharja baik itu kerugian maupun keuntungan sudah dilaporkan kepada DPRD Lampung.

"Semua kendala-kendala perusahaan Wahana Raharja juga sudah disampaikan ke DPRD Lampung," tutupnya.