Selain Budi Darmawan, Gubernur Juga Usulkan 2 Calon Lain Sebagai Pj Bupati Tubaba

Budi Darmawan/ Ist
Budi Darmawan/ Ist

Jalan bagi Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Lampung Budi Darmawan agar bisa ditetapkan dan dilantik sebagai Pj Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba), tampaknya tidaklah mulus. 


Setelah dikaitkan dengan statusnya sebagai saksi kasus dugaan Korupsi penyalahgunaan dana hibah KONI, Budi mesti bersaing dengan dua calon lain yang kabarnya juga diusulkan Gubernur Arinal Djunaidi ke Kemendagri.

Sumber Kantor Berita RMOLLampung menyebutkan, dua nama itu merupakan pejabat eselon II Pemprov Lampung.

Keduanya yakni Kepala Dinas Pemerintah Desa dan Transmigrasi (PDT) Zaidirina dan Kepala Badan Perizinan Intizam.

Sebelum masuk lingkungan Pemprov Lampung, Zaidirina pernah menjabat Staf Ahli Bupati Tuba Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. 

Di lingkungan Pemprov Lampung, Zaidirina pernah Kadis Perdagangan. Dan kini Kadis PDT.

Sedangkan Intizam, pernah menjabat Kadis Pasar Tubaba. Dan kini Kepala Badan Perizinan Lampung.

Diketahui, Budi Darmawan terseret dalam pemeriksaan kasus KONI Lampung.

Budi menjadi satu dari lima pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang pertama kali diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, 24 Januari lalu. 

Budi yang kini menjabat Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Lampung itu, pernah diperiksa terkait kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2019.

"Secara teknis tidak mengganjal langkahnya jadi PJ Bupati. Tapi seharusnya ada asesmen untuk mengecek apakah seseorang itu pantas atau tidak pantas menjadi PJ Bupati," ujar pengamat hukum Unila, Yusdianto, Sabtu (14/5).

Menurut Kepala Jurusan Fakultas Hukum Tata Negara Unila itu, penunjukan PJ Bupati seharusnya dilakukan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi secara transparan agar orang yang masih "abu-abu" dipertimbangkan ulang. 

"Karena sampai sekarang Kejati belum mengumumkan tersangka kasus KONI, jadi dia ini masih abu-abu. Ini harusnya jadi pertimbangan. Masih banyak Eselon II kita yang lebih mumpuni," sambungnya. 

Sementara Dosen Administrasi Negara Dedy Hermawan mengatakan, status saksi masih kurang cukup kuat untuk menjadi bahan pertimbangan Gubernur Arinal dan Menteri Dalam Negeri untuk penunjukan Pj Bupati. 

"Status saksi tidak bisa menghambat untuk penunjukkan sebagai PJ, kalau tersangka bisa menghambat. Ini masih terlalu lemah untuk jadi bahan pertimbangan," kata Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FISIP Unila ini.