Selain Lewat Suap, Jalur Afirmasi Jadi Cara Loloskan Mahasiswa Titipan di Unila

Para saksi di sidang Andi Desfiandi di PN Tanjungkarang, Rabu (23/11)/Faiza
Para saksi di sidang Andi Desfiandi di PN Tanjungkarang, Rabu (23/11)/Faiza

Titip-menitip mahasiswa baru di Universitas Lampung terungkap bukan merupakan barang baru, terutama di kalangan pejabat dan pegawai Unila. Jalurnya bukan hanya suap, tapi juga lewat afirmasi.


Hal ini disebutkan oleh beberapa saksi di persidangan Andi Desfiandi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Wakil Rektor III (Warek) Unila Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Prof Yulianto mengakui dirinya ikut menitipkan empat mahasiswa lewat jalur afirmasi. Di antaranya dua ke FKIP, satu ke FISIP dan satu saudaranya ke Fakultas Hukum.

"Titipan mahasiswa baru sudah lama dilakukan sejak 2010, saya tidak tahu dasar hukumnya tapi setahu saya itu tidak tertulis. Tahun 2022 saya pernah dititipkan, sebelum ujian," kata Prof. Yulianto, Rabu (23/11).

Prof. Yulianto mengatakan, tidak ada penitipan uang dalam titipan mahasiswa baru itu. Dirinya hanya berniat menolong, masing-masing kartu ujian calon mahasiswa itu difoto dan dikirimkan ke masing-masing dekan.

Dekan Fakultas Kedokteran Dyah Wulan Sumekar mengatakan, tahun 2022 dirinya menitipkan tiga orang calon mahasiswa dari tenaga kependidikan di FK. Titipan itu langsung disampaikan ke Wakil Rektor Bidang Akademik Heryandi.

"Saya langsung sampaikan kartu ujian ke WR I, jawaban pak WR I nanti Pak Rektor yang memutuskan, tapi saya tidak ada ke Pak Rektor," ujarnya.

Dari tiga titipan itu, dua di antaranya tidak lulus. Selain itu, dirinya mengaku tak tahu-menahu soal harus memberikan sesuatu agar mahasiswa titipan bisa diloloskan.

"Dekan dekan diminta mengirimkan daftar afirmasi dari masing-masing fakultas, tapi karena saya sudah sampaikan ke WR I jadi saya tidak isi lagi," katanya.

Menurut Plt Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti, Tjitjik Sri Tjahjandarie, tidak ada aturan bagi pejabat di Universitas tertentu bisa menitipkan mahasiswa lewat jalur afirmasi.

Pasalnya, jalur afirmasi dibuat untuk orang yang tidak mampu dan masuk dalam kategori tiga T yakni Tertinggal, Terdepan dan Terluar. Sementara, pejabat dan dosen di Universitas tidak masuk dalam kategori tersebut.

"Jadi itu tidak ada di Permendikbud, kalau sesuai dengan Permendikbud, afirmasi ditujukan untuk memberikan akses kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi atau yang berasal dari daerah tiga T," jelasnya.

Selain tiga saksi di atas, JPU KPK menghadirkan tiga saksi lainnya yakni  Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Unila Budi Sutomo, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Fatah Sulaiman selaku panitia penerimaan mahasiswa mandiri BKN TPN-Barat, dan Nizamudin dari Universitas Syah Kuala selaku pelaksana teknis penerimaan mandiri.