Selama 2021, Ombudsman Lampung Terima 171 Laporan

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf/ Vera Afrianti
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf/ Vera Afrianti

Selama tahun 2021 Ombudsman RI Perwakilan Lampung menerima 171 laporan masyarakat terkait pendidikan, pemerintahan serta penanganan Covid-19.


Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf di Bandarlampung, Selasa (21/12).

Ia mengatakan total laporan tersebut meningkat 14,77 persen dibandingkan tahun 2020 yakni sebanyak 149 laporan atau sekitar 47 persen.

"Meningkat ya. Kalau di tahun 2020 ada 149 laporan dan sekarang naik jadi 171 itu berdasarkan Data Capaian Program Penerimaan Dan Verifikasi Laporan ( PVL) tahun 2021," kata dia.

Lanjut Nur, 171 laporan itu terdiri dari 14 laporan yang ditolak, 87 laporan dilimpahkan, 59 laporan ditutup dan 10 laporan dalam proses verifikasi serta 1 laporan tidak ada identitas.

"171 laporan tersebut beragam ada terkait pendidikan, pemerintahan, serta penanganan Covid-19. Kalau pendidikan tidak jauh-jauh pasti terkait pungutan dan sumbangan dan belum lagi terkait ijazah tertahan dan sebagainya," ujar dia.

Selain itu, pihak ombudsman juga mengaku sengaja tidak menerangkan kabupaten/ kota mana yang memiliki laporan terbanyak atau terendah guna menghindari persepsi atau tanggapan yang kurang baik terhadap pelayanan pemerintah.

"Kami memang tidak menerangkan secara detail kabupaten/kota mana yang banyak laporan terkait pendidikan. Hal tersebut dilakukan guna mencegah adanya persepsi buruk. Misalnya kalau kabupatennya banyak laporan maka kabupaten itu buruk pelayanannya. Ditakutkan persepsi itu muncul padahal kan tidak begitu," jelas Nur.

Maka dari itu, pihaknya saat ini lebih fokus kepada bagaimana tindaklanjut yang dilakukan instansi atau pemerintah daerah dalam menangani laporan tersebut bukan fokus kepada kabupaten/kota yang banyak atau sedikit laporannya.

"Kalau kami larinya kesana karena kami meminimalisir terkait dengan jumlah atau kabupaten atau kota mana yang banyak laporan. Dan jangan sampai dikemudian hari nanti dipersepsikan misalnya kabupaten a lebih buruk atau lebih baik dari kabupaten yang lain," tutupnya.