Senada Pengamat, Fraksi PKS Tolak Lima BUMD Baru di Lampung

Sidang Paripurna DPRD Lampung/ Vera Afrianti
Sidang Paripurna DPRD Lampung/ Vera Afrianti

Fraksi PKS DPRD Lampung menolak pendirian lima BUMD yang diusulkan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.


Penolakan itu disampaikan pada Sidang Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD, Selasa (31/8).

Lima BUMD baru yang ditolak PKS yakni PT Bumi Agro sejahtera, PT Wisata Lampung Indah, PT Trans Lampung Berjaya, PT Lampung Sarana Karya, PT Lampung Usaha Energi.

"Fraksi PKS menyatakan bahwa rencana pembentukan 5 BUMD baru di Lampung belum tepat dilakukan pada situasi hari ini," kata Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Lampung Puji Sartono.

Penolakan ini dilakukan karena takutnya pemerintah salah mengambil perencanaan bisnis apalagi perekonomian Lampung ditengah pandemi Covid-19 ini masih lesu atau mengalami penurunan sehingga lebih tepat anggaran tersebut di alokasikan ke masing-masing Bumdes  yang ada di Lampung.

"Fraksi PKS berpandangan bahwa di tengah kelesuan bisnis dan ekonomi sebagai dampak pandemi dan sering pula disebut dengan VUCA dan ambiguity, akan berkali lipat resiko yang harus diterima jika di masa pandemi ini salah perencanaan bisnis, keliru prediksi dan kurang tepat pengalokasian sumberdaya serta sumber dana," kata dia.

Selain itu, dalam draft raperda yang diterima oleh Fraksi partai PKS  DPRD Lampung total penyertaan modal pada masing-masing bakal calon BUMD baru sejumlah 140 miliar.

Rinciannya, BUMD PT Wisata Lampung Indah sebanyak Rp40 miliar, BUMD PT Agro Sejahtera sejumlah Rp25 miliar, BUMD PT Trans Lampung Berjaya sejumlah Rp25 miliar BUMD PT Lampung Sarana Karya sejumlah Rp25 miliar dan BUMD PT Lampung Usaha Energi sejumlah Rp25 miliar.

"Menurut hemat kami, dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, guna lebih mengakselerasi perekonomian Lampung, tentu dibandingkan untuk alokasi anggaran penyertaan modal bagi BUMD baru, sebanyak 140 miliar tersebut akan lebih bijak jika dialokasikan kepada penguatan 1.369 BUMDes aktif se-Lampung," ujarnya.

Karena dengan alokasi  anggaran sebesar 140 miliar tersebut, masing-masing BUMDes setidaknya akan mendapatkan stimulus anggaran sebanyak Rp102.264.427.

Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik dan Pemerintahan Unila, Darmawan Purba menilai pembentukan 5 yang diajukan Pemprov Lampung bukan prioritas.

BACA: https://www.rmollampung.id/bumd-baru-bukan-prioritas-pengamat-sarankan-alokasi-pemulihan-ekonomi

Menurut Dosen Ilmu Pemerintahan ini, sebelum membentuk BUMD baru, seharusnya pemprov melakukan evaluasi kinerja dulu tehadap BUMD yang ada di Lampung. 

Darmawan juga menyarankan, sebaiknya pemprov fokus mengalokasikan anggaran untuk program-program pemulihan ekonomi masyarakat selama masa pandemi Covid-19.