Setelah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN) juga menolak revisi UU 17/2017 tentang Pemilu
- Ketum KNPI Duga Abu Janda Dibeking Yang Ingin Rusak NKRI
- Swafoto Terakhir Sebelum Sriwijaya Air SJ-182 Take Off
- Sukseskan GDPRR, Kapolri Siapkan Skenario Pengamanan
Baca Juga
Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi menilai revisi terhadap UU Pemilu tidak perlu dilakukan saat ini.
setiap revisi UU Pemilu pun akan selalu membahas hal-hal yang tidak jauh dari kepentingan masing-masing partai.
"Tidak ada urgensinya mengubah UU Pemilu, apalagi pilkada sekarang. Perdebatannya di DPR itu-itu juga, dan yang dibahas toh itu-itu saja," kata Viva Yoga dalam diskusi daring Populi Center dan Smart FM Network bertajuk "Perlukah Ubah UU Pemilu Sekarang?" pada Sabtu (30/1).
Selain itu, Viva Yoga juga menyebutkan bahwa hal lain yang selalu diperdebatkan yakni soal pemilu dilakukan dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup.
Juga masalah klasik lainnya, ambang batas presiden dan parlemen.
"Paling-paling soal parliamentary treshold, lalu presidential treshold, dan konversi suara menjadi bersih. Pembahasannya lebih banyak ke kepentingan subjektif karena kita tahu hidup matinya partai itu memang di UU Pemilu," demikian Viva Yoga.
Selain Viva Yoga, dalam diskusi ini hadir Wakil Ketua Baleg DPR RI dari Fraksi PPP, Ahmad Baidowi, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa, dan pegiat pemilu Titi Anggraini.
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi/Ant/Boyke Ledy Watra.
PPP
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak rencana revisi UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 dan UU Pilkada No.10 Tahun 2016.
"PPP tidak bersepakat untuk melakukan perubahan UU Pemilu, meskipun RUU Revisi UU Pemilu ini menjadi usulan inisiatif DPR," kata Awiek, sapaan Sekretaris PPP Achmad Baidowi dalam diskusi daring, Sabtu (30/1).
Awiek juga menyatakan tak perlu revisi Pasal 201 UU 10/2016 yang mengatur soal pelaksanaan Pilkada Serentak 2004 karena pelaksanaannya pun belum digelar sama sekali.
Sebaiknya UU tersebut tetap digunakan untuk Pilkada Serentak 2024 dan hasilnya bisa menjadi acuan untuk evaluasi," katanya. 
- Komjen Listyo Diuji Kepatutan Dan kelayakannya Jadi Kapolri
- Kecam Museum Holocaust, MUI: Seharusnya yang Dibangun Museum Busuknya Yahudi Israel pada Palestina
- Jadi Plt Walikota Bekasi, Tri Adhianto Dapat Pesan Khusus dari Ridwan Kamil
