Serikat Buruh Minta Pemprov Tak Ubah Usulan Kenaikan UMK Bandar Lampung

Ketua FSBKU Wilayah Lampung, Tri Susilo/Ist
Ketua FSBKU Wilayah Lampung, Tri Susilo/Ist

Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) Wilayah Lampung menyambut baik rencana kenaikan upah minimum kota (UMK) Bandar Lampung sebesar Rp50 ribu. 


Ketua FSBKU Wilayah Lampung, Tri Susilo mengatakan harus dipastikan kenaikan UMK tidak berubah saat ditetapkan oleh pemerintah provinsi. 

"Sebetulnya usulan UMK Pemkot itu hanya acuan untuk provinsi. Seperti tahun kemarin, zaman Herman HN wali kotanya, meminta sekian tapi pelaksanaanya tetap Rp2,7 juta, tidak sesuai dengan pengajuan wali kota," kata Tri Susilo, Rabu (24/11). 

Disisi lain, serikat pekerja merasa sangat dirugikan dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Lampung yang hanya 0,35 persen atau Rp 8.484. Menurutnya, kenaikan perekonomian mencapai 7,7 persen dengan ketentuan kenaikan UMP seluruh Indonesia mencapai 1,95 persen. 

"Dengan kata lain, dari mana dasarnya UMP yang 0,35 persen itu menjadi patokan, sedangkan perekonomian kita meningkat 7,7 persen,” jelasnya.

Menurutnya, kenaikan UMP hanya 0,35 persen seolah-olah serikat pekerja seperti tidak ada harganya di mata pemerintah. Padahal yang menjalankan perekonomian adalah pekerja.

“Rp 8 ribu itu bisa beli apa sih, bensin saja tidak cukup. Sebelumnya naikan UMK Rp 50 ribu juga masih belum cukup jika mengacu pada survei kebutuhan hidup layak," ujarnya. 

Lebih lanjut, Tri Susilo mengaku pada 15 November lalu, serikat buruh telah meminta kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk menaikkan UMP sebesar Rp 7-15 persen, tapi nyatanya hanya naik 0,35 persen. 

“Kami dari buruh Lampung sedang berkonsolidasi bagaimana caranya kita menghadapi ini dan rencananya juga akan memberikan penolakan keputusan ini,” jelasnya.