Sesat Pikir Wakil Rakyat Terhadap Perjuangan Tolak Omnisbus Law


UNDANG-UNDANG Omnibus Law bukan hanya akan merugikan para buruh dan pekerja terkait penentuan upah, cuti, serta PHK tapi juga merugikan rakyat. UU tersebut jalan tol investor, terutama terhadap SDA.

Contoh lain soal cuti yang konon tetap ada pesangon dll. Pokoknya, orang-orang terpandang, punya jabatan ramai-ramai menyatakan UU Omnibus Law baik-baik saja dan  dianggap sebagai kebenaran.

Setelah mengkajiannya secara intensif serta konsolidasi dengan berbagai pihak, kami yang tergabung dari berbagai elemen masyarakat sepakat menolak UU Omnibus Law. 

Lewat undang-undang tersebut, penguasa dan pemodal besar akan semakin kaya raya sedangkan masyarakat kecil akan semakin tertindas dan melarat terus-menerus.

Sayangnya, perjuangan menyuarakan penolakan UU Omnibus Law tak semudah membalikan tangan. Pihak-pihak yang seharusnya berpihak pada rakyat malah bersikap sebaliknya.

Di Lampung, hanya empat wakil rakyat yang menandatangani penolakan terhadap UU Omnibus Law. Yang menjadi pertanyaan, apakah itu bisa menjadi representasi dari suara DPRD Lampung.

Tentu saja tidak, karena pimpinan dan anggota DPRD Lampung lainnya tidak dilibatkan dalam penandatanganan surat penolakan terhadap UU Omnibus Law tersebut.

Hal itu jelas pura-pura, omong kosong! 

Alih-alih menguatkan perjuangan elemen mahasiswa, seorang wakil rakyat malah melakukan sesat pikir (argumentum auctoritatis) dengan mengarahkan orang-orang sesuai jalan pikirannya dengan "menjual" jam terbangnya sebagai aktivis '98.

Kami tetap detail dan menemukan masih banyak penyelewengan di dalam undang-undang tersebut. Kami berpegang pada fakta kebenaran itu sendiri bukan karena arumentasi tokoh A atau tokoh B.

Dan tentu saja, kami tidak akan terjebak oleh sesat pikir itu. 

Kami tetap fokus pada gerakan dan target hingga UU Omnibus Law ini dicabut, tak tersesat pada kewibawaan dan kalimat: “Kalau Abang dulu dek, ikut aksi 98” yang selalu dibesar-besarkan."

Tak berhenti di sana, oknum itu juga justru melakukan sesat pikir selanjutnya dengan melontarkan hinaan terhadap gerakan masyarakat yang tengah memperjuangkan agar UU Omnibus Law dicabut!

Mereka yang merasa paling tokoh dan ingin diseniorkan justru mengatakan organisasi yang sedang berjuang ini hanya sekumpulan anak-anak "belum lurus kencing"

Di sini, oknum itu mulai melakukan sesat pikir selanjutnya!

Sesat pikir atau logical fallacy dalam kajian ilmu logika singkatnya adalah suatu kegagalan menggunakan nalar dan kesalahan menerapkan hukum-hukum berpikir yang benar.

Sehingga kesimpulan yang dihasilkan menjadi salah dan sesat.

Sesat pikir ini dahulu sering digunakan oleh Kaum Sofis untuk memanipulasi pemahaman orang-orang agar orang-orang membenarkan apa yang sebenarnya salah.

Sesat pikir selanjutnya yang dilakukan oleh oknum anggota itu adalah sesat pikir argumentum ad hominem (abuse).

Dia mengatakan sekumpulan mahasiswa yang diundang untuk audiensi oleh pihak DPRD dengan ucapan “Kalian belum lurus kencing... masih anak-anak” . 

Hal ini tentu sesat pikir karena dalam forum tersebut sedang membahas persoalan UU Omnibus Law, namun sang oknum justru menolak untuk menanggapi argumen yang disampaikan oleh mahasiswa dan  justru melakukan penyerangan terhadap 'pribadi' lawan bicara. 

Dengan begitu, dia telah menghina para mahasiswa yang datang untuk meneruskan aspirasi rakyat.

Jika kita mau merujuk pada salah satu ungkapan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu anhu, “Unzhur Maa Qaala Wa Laa Tanzhur Man Qaala” (Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan).

Tentu saja, ucapan yang dilontarkan oleh oknum wakil itu tidak lagi melihat apa yang akan dibicarakan, melainkan hanya melihat siapa yang berbicara, “masih anak-anak" ujarnya. 

Ucapan itu tentu saja berkonotasi sebagai “anak-anak yang tidak tahu apa-apa dan masih bodoh, jadi lebih baik diam saja”. 

Ini tentu menciderai seluruh elemen gerakan, seluruh organ yang telah melakukan pengkajian intensif hingga larut malam bahkan melelahkan untuk membaca buku dan berpikir asosiatif dari hasil bacaan buku satu dengan buku lainnya.

Namun dengan entengnya, sang oknum mengatakan gerakan ini hanya dilakukan oleh orang yang “bodoh”.

Ungkapan itu bukan hanya ditujukan untuk mahasiswa yang sedang berdialog di forum itu saja, melainkan menyasar pula seluruh elemen masyarakat yang telah besepakat untuk menyatukan kekuatan, membangun aliansi.

Jika satu elemen gerakan dihina, maka seluruh elemen gerakan telah dihinakan juga!

Setelah melakukan penghinaan, bukannya oknum anggota wakil rakyat itu mengakui dan meminta maaf. Dia justru melakukan sesat pikir yang selanjutnya, yaitu sesat pikir argumentum ad misericordiam di akun facebooknya.

Dia dengan berbagai argumen yang dilontarkannya berusaha mempengaruhi orang-orang agar menempatkan dirinya sebagai korban, bukan tersangka yang telah melakukan penghinaan. 

Dia menerapkan sesat pikir agar mendapatkan belas kasihan dari orang-orang agar terhindar dari konsekuensi karena kesalahan yang diperbuatnya. 

Kami pun tak akan terjebak, tak akan menanggapi rengekan yang palsu! Kami tetap akan maju bergerak menuntut oknum tersebut meminta maaf dan segera menyelesaikan perkara penghinaan ini.

Apakah sesat pikir yang dilakukan oknum wakil itu berhenti di sana? Tidak! Dia justru terus menyerang organisasi yang melakukan perjuangan pencabutan UU Omnibus Law ini dengan mengatakan “gerakan kalian itu ditunggangi, ada hidden agenda, kalian berafiliasi dengan parpol tertentu, dst.

Ini adalah salah satu jenis sesat pikir non causa pro causa (post hoc ergo propter hoc) yang mengandaikan kesalahan berpikir atas kekeliruan penarikan sebab-akibat dari suatu kejadian.  

Oknum tersebut dan beberapa kawan-kawannya melakukan sesat pikir non causa pro causa karena menghubungkan gerakan pencabutan UU Omnibus Law ini dengan hidden agenda dari salah satu parpol atau merupakan tunggangan dari kepentingan suatu pihak. 

Kami akan tegaskan di sini, gerakan kami tidak ada yang menunggangi. Kami hanya fokus memperjuangakan hak-hak rakyat untuk bisa sejahtera! Tak ada lain! 

Jika oknum itu dan kroconya masih tetap melakukan praktik sesat pikir kepada masyarakat dan terus mejadi wakil rakyat yang berpura-pura serta terus mengelabui masyarakat agar menghentikan gerakan perjuangannya, maka tidak ada kata lain: lawan!

#CabutUUOmnibusLaw #MosiTidakPercaya pada apa yang dilakukannya sebagai kebenaran.

*Aktivis PMII Lampung