Sidang Korupsi Dana Desa Pekon Banjarmanis Sampai Malam

Sidang korupsi dana desa Pekon Banjarmanis/Ist
Sidang korupsi dana desa Pekon Banjarmanis/Ist

Persidangan kelima terhadap terdakwa tindak pidana Korupsi Dana Desa (DD) tahun 2018-2019 Pekon Banjarmanis Kecamatan Cukuhbalak, Tanggamus berlangsung Jumat (17/9). 


Agendanya mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum.

Kepada kantor berita RMOLLampung, Merli Yunita Sari mengatakan, dirinya bersama 4 koleganya memberikan pendampingan hukum Prabono atau pendampingan secara cuma-cuma kepada kleinnya, Mufkihan mantan Kepala Pekon Banjarmanis.

Pada persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang sampai malam hari itu, 9 saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum.

Di antaranya para Kepala Dusun (Kadus) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kasi Pembangunan, Tukang juga dari Inspektorat Kabupaten Tanggamus selaku pembina dan pengawasan pekon.

Dikatakan Merli, ada 9 item kegiatan pembangunan yang disangkakan telah dimark-up, namun dari pemeriksaan 9 saksi sebagian mengatakan tidak tahu, tidak diibatkan pada kegiatan tersebut.

Bahkan saat ditanya hakim, mereka menerima honor namun terkait pekerjaan mereka tidak tahu dan lupa. 

"Dari fakta persidangan yang disampaikan saksi yang dihadirkan jaksa, bahwa semua pembangunan fisik terealisasi dan juga melibatkan masyarakat saat melakukan pengerjaannya, kami yakin sangkaan unsur merugikan keuangan negara tidak bisa dibuktikan," jelas Merli, Jumat (17/9) malam.

Dirinya berharap kejadian ini menjadi pelajaran kita semua, untuk mengupgrade kopetensi sesuai dengan tupoksi dan keahlian masing-masing agar tidak terulang lagi kasus semacam ini. 

Dalam dakwaannya terdakwa Muflihan mantan Kepala pekon diduga telah melakukan Korupsi terhadap Anggaran Dana Desa (ADD) Pekon Banjar Manis tahun anggaran 2018-2019, dengan cara melakukan mark-up anggaran pada sembilan item kegiatan pembangunan.

Diantaranya pada kegiatan pembangunan di 2018 antara lain drainase, TPT, gedung PAUD dan rehabilitasi gedung Posyandu, serta di 2019 terdapat mark-up pada kegiatan pembangunan jalan rabat beton, drainase dan gorong-gorong, rehabilitasi Balai Pekon, rehabilitasi jembatan gantung, serta pengadaan lampu jalan.

Terdakwa disangkaan melakukan pelanggaran Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3, Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf-b Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.