Sidang Sengketa Lahan Antara Pemprov-Warga Sukarame Baru Ditunda 3 Kali

Sidang gugatan 23 KK warga Sukarame Baru di Pengadilan Negeri Tanjungkarang/ Faiza
Sidang gugatan 23 KK warga Sukarame Baru di Pengadilan Negeri Tanjungkarang/ Faiza

Sidang gugatan perdata yang diajukan 23 Kepala Keluarga Sukarame, Bandar Lampung terhadap Pemerintah Provinsi Lampung dan turut tergugat Kepala Kantor BPN Bandar Lampung di Pengadilan Negeri Tanjungkarang kembali ditunda, Selasa (23/11).


Sidang dengan agenda menerima kelengkapan surat kuasa dan penunjukan mediator ini sudah tiga kali ditunda. Sidang sebelumnya digelar pada 9 dan 16 November juga ditunda karena administrasi pemprov Lampung tidak lengkap. 

Kali ini, pihak Biro Hukum Pemprov Lampung yang mewakili pihak tergugat tidak membawa kartu pegawai asli, sebagai identitas yang sah mewakili pihak pemberi kuasa.

Kemudian, perwakilan Kanwil BPN Lampung juga tak membawa surat kuasa.

Kuasa Hukum warga penggugat, Tarmizi usai persidangan, meminta pihak pemprov dan BPN untuk mempersiapkan administrasi agar sidang bisa segera dimulai. 

"Ditunda lagi, kita minta administrasi dipersiapkan agar persidangan agenda berikutnya bisa berjalan dengan baik," kata dia.

Diketahui, 23 KK ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang didaftarkan pada Kamis, 28 oktober 202 dengan nomor perkara 177/pdt.g/2021/PN Tjk. 

Ada empat petitum yang diajukan warga, yakni meminta gugatan dikabulkan dan menyatakan Pemprov bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yaitu terhadap adanya perintah Pengembalian Aset Lahan ke Pemprov Lampung yang terletak di RT.01 RW.01 Desa Sabah Balau, Tanjung Bintang, Lampung Selatan (sekarang Jl. Pendidikan Kelurahan Sukarame Baru, Sukarame Baru Kota Bandar Lampung), yang selama ini masyarakat gunakan untuk tempat tinggal akan digunakan untuk keberlanjutan pembangunan Kebun Wisata PKK Agropark serta menyatakan warga, segera membongkar/merobohkan/meninggalkan lahan/bangunan yang ditempati.

Kemudian, menyatakan secara hukum tanah yang telah digarap dan dihuni oleh Para Penggugat yang terletak di lokasi tersebut adalah sah karena keberadaannya dan kepemilikannya di ketahui dan diberikan izin oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan karena jelas dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanah.

Lalu, menyatakan bahwa dalam hal ini apabila lahan yang sudah dimiliki dan dikuasai warga pemilik dan masyarakat tersebut akan digunakan untuk kepentingan Negara, warga masyarakat akan merelakan dengan syarat di relokasi atau diberikan ganti rugi kepada masing-masing KK.