Soal Kabar Ditawari Menteri, PKS Tegaskan Tetap Oposisi dan Kritis ke Jokowi

Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS Al Muzzammil Yusuf/Net
Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS Al Muzzammil Yusuf/Net

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap pada posisi berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau oposisi.


Demikian disampaikan Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS Al Muzzammil Yusuf menyikapi kabar PKS ditawari posisi menteri dan dana besar agar partainya mencabut dukungan bagi Anies Baswedan sebagai Capres 2024.

"PKS akan berperan aktif bersikap kritis dan konstruktif di luar pemerintahan dan pilihan oposisi tersebut merupakan keniscayaan demokrasi," kata Al Muzammil kepada wartawan, Jumat (28/10).

Menurut Anggota Baleg DPR RI tersebut, PKS tidak bisa dengan mudah mengubah posisi politik terhadap pemerintahan era Jokowi-Maruf. Sebab, sikap partai sudah sesuai keputusan Majelis Syuro.

"Insyaallah PKS konsisten oposisi sampai dengan akhir pemerintahan pada 2024," kata dia.

Sementara, Jurubicara PKS Muhammad Kholid berang dengan narasi bahwa partainya ditawari dua kursi menteri dan dana agar parpolnya menarik dukungan untuk Anies Baswedan.

Menurutnya, PKS konsisten berada di luar pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin sesuai hasil keputusan musyawarah Majelis Syuro. "Keputusan Musyawarah Majelis Syuro VII tegas menyatakan PKS tetap di luar pemerintahan atau oposisi hingga 2024," kata Kholid.