Soal Pembatalan Honorer, BKD Bandar Lampung Akan Koordinasi Dengan OPD

Hearing DPRD Kota Bandar Lampung/Tuti
Hearing DPRD Kota Bandar Lampung/Tuti

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung mengaku akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) soal pembatalan perekrutan honorer.


"Kan banyak OPD, jadi kita perlu bertemu lagi untuk berkoordinasi khususnya BPBD dan RS A Dadi Tjokrodipo," kata Kepala BKD Bandar Lampung, Herliwaty usai hearing di dewan, Senin (13/6). 

Menurutnya, BKD Bandar Lampung hanya berurusan dengan proses administrasinya. Sehingga OPD terkait diminta untuk mengirimkan surat permohonan pembatalan perekrutan honorer. 

"Saya hanya bagian administrasi atas usulan OPD. Jika OPD mengusulkan untuk membatalkan perekrutan maka akan kamu buat surat pencabutannya," ujarnya.  

Sebelumnya, DPRD Kota Bandar Lampung meminta BKD untuk membatalkan perekrutan 30 tenaga honorer di BPBD dan RS A Dadi Tjokrodipo. 

Anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Febriani Piska mengatakan hasil hearing lintas komisi memutuskan untuk meminta BKD untuk membatalkan perekrutan tenaga honorer. 

"Pembatalan dilakukan dengan menimbang kondisi keuangan pemerintah kota yang belum stabil. Masih banyak yang belum diselesaikan seperti gaji honorer pada bulan Mei dan dana operasional RT, Lingkungan, Linmas, Kaling," kata Febriani Piska usai hearing, Senin (13/6).

Menurutnya, kebutuhan tenaga honorer di BPBD bisa diatasi dengan menggunakan tenaga honorer dari OPD lainnya yang bisa dilatih untuk melakukan penyelamatan dan pemadaman. 

"Penambahan honorer akan menambah beban keuangan kota. Jadi sebaiknya perekrutan dibatalkan saja, kalau pun nanti gajinya akan dianggarkan pada APBD perubahan, maka kami tidak menyetujuinya," ujarnya.