Soal Upah, Ada Yang Disembunyikan Dalam Omnibus Law Cipta Kerja

Wakil Presiden DPP Konfederasi Sarbumusi Sukitman Sudjatmiko melihat Omnibus Law Cipta Kerja hanya menyampaikan sebagian saja soal upah.


"Jadi masih ada sebenarnya aturan yang disembunyikan oleh pemerintah dan hanya disampaikan sebagian," ujarnya dalam diskusi virtual yang diadakan Kelompok Studi Kader (Klasika), Jumat (9/10)

Menurut Sukitman, dalam UU itu memang hanya menghilangkan upah sektoral bukan UMP dan UMK. Namun ada perubahan dalam mekanisme penetapannya.

Ia menuturkan, dalam UU tersebut UMK tetap ada dengan persyaratan tertentu yang ditentukan dalam peraturan pelaksana.

Padahal untuk menentukan UMK, dalam aturan lama harus melalui survey kehidupan layak.

Senada dengannya, Programme Officer ILO Country Office untuk Indonesia dan Timor Leste Irham Saefudin mengatakan salah satunya pemicu kemarahan publik karena pembahasan UU tidak transparan.

Kemudian, Irham Saefudin menganggap UU tersebut terlalu memberikan privilege kepada investor dalam menanamkan modal.

Kemudian, UU itu juga banyak menyerahkan aturan kepada aturan turun seperti peraturan pengelola.

Dampak positif dari UU itu bagi pertanian adalah bisa meningkatkan produksi hasil tani karena modernisasi alat. Namun, hal itu mengakibatkan petani bisa tergantikan oleh mesin dan hanya menjadi penonton.

"Kita harus berdaulat di negeri sendiri, mari sama-sama mengkritisi dan saling melindungi," kata 

Sejak disahkannya UU Cipta Kerja ribuan, massa buruh dan mahasiswa turun aksi menyuarakan penolakan terhadap UU yang dianggap tidak prorakyat itu.

Terkait hal itu banyak sekali isu pro dan kontra yang tersebar di masyarakat, Klasika menggelar diskusi tentang UU Omnibus Law.

Direktur Klasika Ahmad Mufid mengatakan saat ini banyak masyarakat yang tak begitu paham ihwal masalah dalam UU Omnibus Law. Untuk itu perlu adanya diskusi yang membedah isi UU tersebut.

"Diskusi ini penting karena memang masih banyak pro dan kontra di masyarakat, untuk itu perlu ada kajian yg mencerdaskan," kata dia.

Karena situasi pandemi Covid-19, diskusi digelar secara online melalui zoom meeting. Selain itu, diskusi juga akan disiarkan streaming melalui akun Facebook resmi Klasika.

"Jika ada masyarakat yang memiliki pertanyaan bisa bertanya saat berjalan diskusi atau bisa dikirim langsung melalui inbox facebook," ujarnya.