Soroti Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Lampung, KPPU Teliti PT Pusri dan PHIC

Ilustrasi pupuk bersubsidi / net
Ilustrasi pupuk bersubsidi / net

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penelitian awal terkait tata kelola pupuk subsidi dalam menanggapi isu kelangkaan pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung.


Kepala Kantor KPPU Wilayah II Wahyu Bekti Anggoro mengatakan, pihaknya menemukan kurangnya alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menjadi salah satu penyebab petani di beberapa daerah kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. 

Alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan di Kabupaten Lampung Tengah misalnya, untuk jenis NPK realisasi kuota pupuk bersubsidi hanya sebesar 22 persen dari kebutuhan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang diusulkan, sedangkan untuk jenis Urea hanya sebesar 58 persen dari RDKK yang diusulkan.

Sehingga, total alokasi pupuk bersubsidi di Lampung Tengah sebesar 122.576 ton dari total kebutuhan sebesar 402.057 ton. KPPU juga melihat bahwa permasalahan yang sama juga terjadi pada Kabupaten lainnya di Lampung.

"Keterbatasan alokasi pupuk subsidi juga dibarengi dengan tingginya harga pupuk non subsidi," ujarnya, Kamis (21/7).

Ia melanjutkan, harga pupuk bersubsidi sebesar Rp2.300/kg berdasarkan HET Peraturan Menteri Pertanian, sedangkan pupuk non subsidi mencapai Rp 13.300/kg per 20 Juli 2022.

Disamping itu, Pemerintah mengurangi jenis pupuk bersubsidi kepada petani dari semula berjumlah sekitar enam jenis menjadi dua jenis yaitu Urea dan NPK. 

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. 

Dalam Permentan tersebut juga dibatasi bahwa pupuk subsidi hanya diperuntukkan bagi 9  komoditas pokok dan strategis, antara lain padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi dan kakao.

Ia melanjutkan, KPPU akan menggali lebih lanjut terkait tata kelola pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) dan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) untuk mencegah terjadinya perilaku anti persaingan yang dapat menyebabkan hambatan saluran distribusi Pupuk bersubsidi di Lampung.