Fee Proyek, Bupati Nanang Ermanto Kembali Diperiksa KPK

Bupati Nanang/Net
Bupati Nanang/Net

KPK kembali memeriksa Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto sebagai saksi suap proyek TA 2016 dan 2017 dengan tersangka Kadis PUPR Hermansyah Hamidi.


Hal itu diungkapkan Plt juru bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulisnya, Senin (11/1). 

Sebelumnya, pada 15 Desember 2020, KPK juga telah memeriksa Nanang dalam kasus yang sama dengan tersangka Kasubbag Keuangan PU-Pera Syahroni.

KPK mengumumkan Hermansyah Hamidi dan Syahroni bersama bupatinya, Zainudin Hasan, diduga telah menerima hadiah atau janji terkait proyek.

Mereka diduga diperintah Zainudin Hasan untuk mengumpulkan fee proyek dari rekanan sebesar 21 persen dari anggaran proyek.

Syahroni disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai mediatornya, Agus Bhakti Nugroho, staf Ahli Bupati Lampung Selatan sekaligus anggota DPRD Provinsi Lampung.

Pembagian fee proyek 0,5-0,75 persen untuk Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), 15-17  persen jatah bupati, dan 2 persen buat Kadis PUPR.

Dinas PUPR Lampung Selatan, Syahroni dan Hermansyah, mengelola senilai Rp26.073.771.210 pada tahun 2016 dan Rp23.669.020.935 pada tahun 2017.